Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Alasan Pemerintah Gencar Incar Investasi Asing

Ini Alasan Pemerintah Gencar Incar Investasi Asing gedung BKPM. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pengamat APBN, Awalil Rizky mengatakan kebutuhan negara akan investasi asing tidak hanya sekedar nilai investasi yang ditanamkan. Melainkan kebutuhan transfer teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

"Modal asing ini dibutuhkan selain jumlah transfer adalah transfer teknologi," kata Awalil dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).

Kehadiran investasi asing juga memudahkan Indonesia masuk dalam ekosistem perdagangan internasional. Tak hanya itu, ini juga membuka peluang produk buatan asli Indonesia ini terjual ke pasar global dengan adanya pasar terbuka.

Secara umum jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia memang angkanya tinggi. Namun hal ini tidak dibarengi dengan realisasi dari investasi.

Perkembangan investasi asing di Indonesia cenderung melandai dan terbagi menjadi dua, investasi langsung dan portofolio. Meski sempat menurun karena pandemi, kini investasi asing masuk ke sektor perbankan dan utang dagang.

"Investasi lainnya seperti di perbankan, utang dan seterusnya ini agar rawan," kata dia.

Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seharusnya cermat dalam menerima modal asing. Bila ceroboh, modal asing ini akan menjadi bumerang karena merugikan negara di masa mendatang.

"Nah ini setannya di perincian yang menurut saya ini BKPM harus mengambil peranan," kata dia.

Dia menjelaskan habitatnya pebisnis hanya mencari keuntungan dan kemudahan berusaha. Jarang sekali ada yang memikirkan kepentingan negara. Bagi pengusaha membayar pajak dan tidak melanggar aturan sudah cukup.

"Yang penting bagi mereka itu hanya membayar pajak dan tidak melanggar hukum . Kalau dia mikirin rakyat itu bukan habitatnya pebisnis. Itu haknya pebisnis untuk menghitung itu," kata dia.

Peran negara untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pebisnis dan keberpihakan kepada rakyat tidak terlihat. Pemerintah daerah dan pelaku usaha seringnya tidak menjadi sekutu.

Maka, peran BKPM harus hadir menjembatani kedua pihak. BKPM harus bisa menjelaskan kepada internal pemerintah khususnya kepala negara yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil kebijakan.

Sisi lain BKPM harus bisa meyakinkan pengusaha kalau pemerintah akan melakukan berbagai hal yang menjamin kemudahan berusaha dan mendatangkan keuntungan. Meskipun hal ini kata Awalil terdengar klise karena sinkronisasi dan harmoni kebijakan memang sulit diwujudkan.

"Tentu ini memang jadi mimpi karena salah satu yang mahal dari birokrasi Indonesia ini sinkronisasi dan harmoninya kebijakan," kata dia.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Bahlil Ungkap Investasi Era Prabowo Gibran, Terbuka Untuk Asing?

VIDEO: Menteri Bahlil Ungkap Investasi Era Prabowo Gibran, Terbuka Untuk Asing?

Menurut Bahlil, 70 persen sistem investasi akan melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.

Baca Selengkapnya