Kemenristek

Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) Zulfikri Anas mengatakan, guru di sejumlah daerah masih fokus dalam merampungkan target kurikulum, dengan hanya melihat materi di buku dan menggunakan materi dengan cara yang sama untuk semua anak di s

Program itu merupakan percepatan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong transformasi dan inovasi perguruan tinggi. Pada 2021, Kemendikbud Ristek memberikan bantuan sebesar Ro415 miliar pada 142 perguruan tinggi di Tanah Air.

Mendikbud Ristek Nadiem Makariem meminta agar seluruh sekolah yang sudah berada di daerah PPKM level 1 dan 3 untuk segera menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sehingga seluruh tenaga pendidik dan murid bisa belajar untuk melaksanakan protokol kesehatan baru yang nantinya akan ditetapkan pemerintah.

Dana program tersebut berjumlah Rp3,7 triliun yang terdiri dari dua alokasi. Pertama dari anggaran Kemendikbudristek (APBN Pusat) senilai Rp1,3 triliun. Dana kedua senilai Rp2,4 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI cacat formil dan materiel. Hal itu diungkap Ketua DGB UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangan resminya, Senin (26/7).

Dengan anggaran yang turun itu, Ledia mempertanyakan bagaimana Kemendikbudristek akan membuat terobosan program-program unggulan termasuk riset inovasi perguruan tinggi.

Menurut Bhima, harusnya pemerintah fokus meningkatkan riset dalam menangani pandemi Covid-19. Apalagi, jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) ini membandingkan alokasi dana riset dengan negara lain. Seperti Korea Selatan, Jepang maupun Tiongkok.

Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai, penggabungan Kementerian Riset Teknologi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan memudahkan proses birokrasi riset pendidikan. Menurutnya, selama ini terjadi birokrasi yang berbelit-belit saat lembaga pendidikan tinggi melakukan penelitian di Kemristek.

Dia menjelaskan hal tersebut sudah sesuai dan tertera pada pasal 19 ayat 1. Yaitu pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Dia memandang peleburan Kemenristek ke Kemendikbud merupakan langkah yang keliru.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengungkap, sejak lama ada yang ingin memisahkan BRIN dari Kemenristek. Pernyataan itu menyusul keputusan pemerintah menggabungkan Kemenristek dengan Kemendikbud.

Teguh menjelaskan, dalam proses penggabungan Kementerian tersebut Pemerintah selalu menerapkan prinsip utama yakni tidak merugikan pegawai yang terdampak.

Jokowi dinilai tidak belajar pengalaman sebelumnya bahwa menggabungkan kedua Kementerian itu tidak efektif. Tugas dan fungsinya tidak berjalan maksimal.

Ketua Komisi X Syaiful Huda menilai, meleburnya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membebani kerja kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.

Hendarman mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari presiden, apakah akan ada pergantian para direktur jenderal di lingkungan kementerian baru yang dibentuk.

Menteri Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brojonegoro mengatakan, hingga saat ini anggaran riset dan inovasi dalam negeri didominasi oleh pemerintah melalui anggaran dengan persentase lebih dari 85 persen.

Menteri Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brojonegoro mengatakan, riset dan inovasi menjadi hal penting dalam menunjang perekonomian negara. Untuk itu, Kemenristekdikti memberikan berbagai dukungan agar semakin banyak riset dan inovasi yang dihasilkan Indonesia.

Bambang menilai, usulan tersebut sebagai salah satu cara pemerintah untuk menggenjot perekonomian di sektor manufaktur yang terdampak pandemi. Sektor bukan hanya terdampak dari sisi permintaan yang menurun tapi juga kapasitas produksi yang juga terganggu.

Menristek Bambang menuturkan, untuk negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar, maka ketergantungan impor menjadi suatu masalah yang mengganggu neraca perdagangan.