Yuddy berkilah penilaian ini adalah tugas yang diamanatkan dalam UU dan instruksi presiden.

"Ini kan sudah membuat rangking, semacam rapor, biar sajalah kewenangan yang diberikan oleh Pak Presiden," ujar Yasonna.

Menurut Pramono, Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menteri Yuddy untuk mengumumkan penilaian kementerian ke publik.

Yuddy menyebut bila jauh-jauh hari sebelum pemerintahan Jokowi, penilaian terhadap kementerian ini sudah dilakukan.

PPP sayangkan evaluasi kerja kementerian diumumkan langsung oleh Yuddy, terlebih banggakan kinerja sendiri.

Nining menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan awal bagi Presiden Jokowi.

"Proses penegakan hukum rentan dipolitisasi," kata Masinton.

Kementerian Agama mendapat nilai 62,01 (B) atau berada di urutan 53 dari 77 kementerian/lembaga.

Menurut Zulkifli seharusnya Yuddy memaparkan hasil evaluasinya ke ranah internal.

Penilaian itu bisa menjadi tolak ukur bagi kementerian atau lembaga untuk lebih berpacu kinerjanya di tahun 2016.

Hasto mengatakan Presiden yang memilih dan menempatkan menteri dalam jajaran kabinet kerja.

Kementerian Kelautan Perikanan disebut memenuhi 5 indikator penilaian akuntabilitas.

Penilaian ini adalah tugas yang diamanatkan dalam UU dan instruksi presiden.

Yuddy mengaku bersimpati terhadap perjuangan para guru honorer tersebut.

Sedikitnya, 25 orang perwakilan guru honorer dia ajak Yuddy bertemu.