Kejagung minim prestasi banyak bikin gaduh, DPR wacanakan Pansus
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menjadi salah satu yang dinilai bekerja buruk oleh Kemenpan RB. Bahkan kinerja Kejaksaan Agung mendapatkan posisi di bawah Perpustakaan Nasional.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengakui memang kinerja Kejaksaan Agung tidak sesuai harapan. Bahkan dia mewacanakan bakal membentuk Pansus Kejagung untuk mengawasi kinerja Prasetyo dan kawan-kawan.
"Jika pembentukan pansus itu keinginan publik, kita akan siapkan," ujar Masinton dalam pesan singkat, Selasa (5/1).
Masinton menuturkan, memang sejauh penglihatannya belum ada satupun prestasi yang ditorehkan Prasetyo selama memimpin Kejagung. Sebaliknya, Prasetyo dianggap terlalu politis selama memimpin korps Adhiyaksa itu.
"Mulai dari minimnya akuntabilitas dalam kinerja, gugatan PTUN dari seorang jaksanya, minimnya setoran PNBP dibanding tahun sebelumnya hingga dugaan politisasi kasus-kasus yang ditangani kejagung, menurut saya belum ada yang bisa dikategorikan sebagai prestasi," kata Politikus PDIP itu.
Hal ini pun, menurut dia, makin menjauhkan dari visi misi Nawa Cita atau sembilan program prioritas Jokowi-JK, dimana disebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
"Sudah minim prestasi, terlalu banyak juga kegaduhan yang ada di Kejagung setahun terakhir ini. Proses penegakan hukum rentan dipolitisasi, serta reformasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.
Baca juga:
Massa geruduk Istana, desak Presiden Jokowi copot Jaksa Agung
Kejagung minim prestasi banyak bikin gaduh, DPR wacanakan Pansus
Jaksa Agung soal terlibat kasus Bansos: 1.000 Persen omong kosong
Jokowi minta kasus HAM dan gerakan separatis jadi prioritas di 2016
PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca Selengkapnya