Merdeka.com - Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Arsul Sani menilai, bahwa Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang membeberkan hasil rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja‎ bisa memunculkan kegaduhan. Saat ini sudah terlihat kegaduhan tersebut justru dari partai yang tergabung dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3) Jokowi-JK.

"Ya bibit kegaduhannya kan sudah muncul dari Parpol KP3. Yang disayangkan, tidak menghitung soal sensitifitas ini, sebentar lagi dia akan dipojokkan dengan kelemahan dia," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/1).

Menurut anggota komisi III DPR ini, memang dari sisi prinsip transparansi pemerintahan sebenarnya yang dilakukan oleh Yuddy sudah betul. Namun seharusnya secara etika mestinya bukan Yuddy yang umumkan kepada publik. Akan tetapi sebaiknya laporan tersebut disampaikan ke internal eksekutif. Selebihnya biar Presiden Jokowi yang menunjuk Kepala KSP atau Mensesneg untuk mengumumkan hasil evaluasi tersbut.

"Karena kedua instansi ini kan pejabatnya bukan dari Parpol. Ketika yang umumkan adalah Menpan-RB yang dari Parpol, apalagi membanggakan capaian kementeriannya, tentu parpol yang menteri-menterinya diumumkan dengan skor yang tidak bagus menjadi sensitif," kata dia.

Sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung di DPR, ‎Arsul juga menilai bahwa kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo belum optimal. Sebab ada pembenahan yang cenderung diabaikan di internalnya.

"Saya melihat Jaksa Agung belum fokus dengan pembenahan birokrasi ke dalam sehingga sulit untuk meningkatkan kinerja kalau pembenahan itu tidak dilakukan lebih dahulu‎," jelas dia.