Menkum HAM: Evaluasi kementerian seharusnya dari Presiden
Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Laoly menyayangkan langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi yang mengumumkan nilai-nilai kementerian yang dibuat semacam rangking. Evaluasi kinerja kementerian atau lembaga, kata Yasonna, seyogyanya dilakukan Presiden Joko Widodo, bukan oleh menteri.
"Ya kalau evaluasi kan seharusnya dari Pak Presiden, kalau hanya sekadar ada indikator-indikator, saya belum baca seperti apa itu," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Selasa (5/1).
Yasonna menyadari dan memaklumi bila tugas KemenPAN RB adalah melakukan penilaian terhadap instansi. Tetapi, penilaian itu harusnya disampaikan secara internal kepada Presiden.
"Memang adalah tugas KemenPAN-RB tentang itu, tapi ini kan sudah membuat rangking, semacam rapor, biar sajalah kewenangan yang diberikan oleh Pak Presiden," tegasnya.
Yasonna juga tidak mengetahui bila kementeriannya mendapatkan rangking atau nilai C dari KemenPAN RB.
"Aku enggak tahu. Apa dapat B atau C. Saya dapat dari Menpan itu berapa kali award, pelayanan publik terbaik, ada beberapa lah," tandasnya.
(mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaPresiden Pastikan Beras SPHP Bulog Sudah Membanjiri Pasar Induk Cipinang
Presiden menyampaikan bahwa Bulog telah menggelontorkan Beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang dengan volume yang besar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaMomen Dua Penembak Jitu Meminjam Rumah Warga untuk Pengamanan Presiden RI, Dibanjiri Pujian dari Warganet
Wanita ini didatangi langsung oleh sejumlah penembak jitu guna melakukan prosedur pengamanan Presiden RI.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Akhirnya Respons Rencana Pengunduran Mahfud MD: Kondisi Kabinet Solid
Mahfud memperkirakan surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada Kamis (1/2).
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan
Semua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.
Baca Selengkapnya