Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menegaskan bila penilaian akuntabilitas terhadap kementerian-kementerian tidak berkaitan dengan menguatnya isu reshuffle jilid dua. Yuddy mengklaim bila penilaian atau evaluasi kinerja instansi dilakukan saban tahun.

"Ini jangan dibicarakan masalah reshuffle ya. Evaluasi kinerja instansi pemerintah ini sudah dilaksanakan sejak 2004," kata dia di Istana, Jakarta, Selasa (5/1).

Yuddy menjelaskan, penilaian kinerja instansi ini merupakan amanat dari konstitusi dan UU tentang perbendaharaan negara. Selain itu, juga berpatokan terhadap peraturan pemerintah dan instruksi presiden tentang pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

"Dan itu memberikan tugas konstitusional kepada PAN RB untuk melaksanakan evaluasi kinerja karena implementasi anggaran ini berbasis kinerja. Jadi setiap institusi pemerintahan harus memiliki perencanaan memiliki ukuran kinerja, laporan kinerja, sistem evaluasi kinerja dan dokumen capaian hasilnya," jelas Yuddy.

"Ini kita lakukan untuk mendorong instansi pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik berkelas dunia. Jadi harus diumumkan hasilnya. Dan itu sudah dilaporkan kepada Presiden dan Wapres. Dan pas rapat kabinet tidak ada satupun kementerian/lembaga yang keberatan," tambahnya.

Yuddy mengklaim bila jauh-jauh hari sebelum pemerintahan Jokowi, penilaian terhadap kementerian ini sudah dilakukan dan menjadi tugas konstitusional. Oleh sebab itu, dia menyayangkan bila penilaian ini diributkan oleh kementerian-kementerian.

"Kalau sekarang ada yang meributkan dengan reshuffle tidak ada kaitannya. Meski ada isu reshuffle dan tugas konstitusional harus tetap dilaksanakan. Ini sesuatu yang biasa saja. Kalau misalnya ada yang bilang Kemenpan menilai dirinya sendiri itu berarti mereka tidak mengerti tugas dari konstitusional," tandasnya.