Kebijakan Afirmatif

Anggota KEPP Yanni menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) harus menjadi instrumen krusial untuk Pembangunan SDM Papua secara utuh, menjawab kebutuhan jangka panjang dan membentuk karakter generasi muda.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dengan mencairkan THR Lebaran 2026 bagi PPPK paruh waktu, sebuah langkah progresif demi keadilan dan kebersamaan aparatur daerah.

Gubernur Papua Matius D Fakhiri mendesak BPS setempat untuk memperbarui dan mengakurasi data Orang Asli Papua (OAP) serta pengusaha. Pembaruan Data OAP Papua krusial untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan afirmatif.

UNFPA menekankan perlunya kebijakan afirmatif untuk upskilling perempuan era AI guna meningkatkan partisipasi kerja dan mencegah ketertinggalan gender di tengah dominasi teknologi.