Kebebasan Pers

Puncak Perayaan Hari Wartawan Nasional (Hawana) Malaysia 2026 di Penang memperkukuh kolaborasi jurnalis ASEAN, menggarisbawahi peran penting media konvensional dalam menangkal berita palsu dan menjaga integritas informasi.

Seorang wartawan di Bengkulu melaporkan dugaan pengancaman wartawan Bengkulu dengan senjata api oleh seorang pengunjung THM, memicu kekhawatiran akan kebebasan pers.

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media yang diberikan oleh Kementerian Hukum, menegaskan pentingnya legitimasi untuk kebebasan pers.

Komite Publisher Rights menegaskan komitmennya untuk memperkuat Kebebasan Pers di Papua melalui peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, menyoroti tantangan dan keberlanjutan media.

UNESCO menyerukan penguatan Perlindungan Jurnalis dan jurnalisme independen di seluruh dunia, menyusul penurunan kebebasan pers yang mengkhawatirkan dan ancaman eksistensial terhadap media, termasuk kekerasan digital terhadap jurnalis perempuan.

Pers memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar tidak lagi memaklumi praktik korupsi yang merugikan negara.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir memimpin delegasi Indonesia ke General Assembly CAJ di Kuala Lumpur, menegaskan komitmen PWI Pimpin Delegasi CAJ untuk profesionalisme pers regional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar utama pembangunan peradaban HAM. Media dinilai krusial dalam menghadirkan keadilan dan mengawal penegakan hukum.

SIWO PWI Pusat mengecam tindakan intimidasi ofisial Malut United terhadap wartawan peliput pertandingan, menegaskan ini pelanggaran kebebasan pers dan mendesak sanksi tegas.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Ternate mengecam dugaan **intimidasi wartawan** yang terjadi saat meliput pertandingan BRI Super League antara Malut United FC dan PSM Makassar, menyoroti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers.

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Sejumlah tokoh, termasuk eks Menkumham dan anggota DPR, mengajukan amicus curiae untuk Tian Bahtiar, menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum.

Semua ini menunjukkan bahwa krisis pers hari ini bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi persoalan tata kelola, etika, dan keberlanjutan demokrasi.

Pers Mahasiswa Fondasi Demokrasi yang krusial, membutuhkan pembinaan berkelanjutan dari kampus dan media untuk mencetak jurnalis berkualitas dan menjaga kebebasan berpendapat.

Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel mengecam keras intimidasi jurnalis Metro TV di Bulukumba usai liputan penolakan Kawasan Industri Petrokimia. Intimidasi Jurnalis Bulukumba ini mengancam kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

Menurut Nurul, putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi dalam konteks jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan dukungan penuh terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab, mendorong ekosistem media sehat, serta memperkuat kapasitas jurnalis di tengah tantangan daerah.