Ratusan Wartawan di Kota Padang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (10/5) siang. Para awak media ini memprotes dan mengecam pengusiran sejumlah jurnalis yang ingin meliput pelantikan Wakil Wali Kota Padang di Auditorium Gubernuran pada, Selasa (9/5) siang.

Empat organisasi jurnalis di Sumbar menyampaikan pernyataan sikap terkait pengusiran sejumlah jurnalis pada saat peliputan pelantikan Wakil Wali Kota Padang di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (9/5) siang. Seluruhnya mengecam tindakan yang dinilai menghalangi kerja jurnalistik.

Pramono juga berpesan agar kebebasan tersebut diterapkan dengan benar. Terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada maraknya hoaks yang beredar terutama di media sosial.

Berdasarkan 1.200 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan 36% responden menyatakan Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis. 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang juga dilaporkan adalah 57,7% responden juga menyatakan aparat dinilai makin semena-mena.

"Ini akan menjadi preseden yang berbahaya ke depan karena polisi mengabaikan mekanisme UU Pers, dan juga MoU antara Polri dan Dewan Pers. MoU itu di antaranya, jika sengketanya soal pemberitaan memprosesnya di Dewan Pers," kata dia dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Pada rubrik 'Gores', Balairung menampilkan ilustrasi masyarakat terdampak penggusuran dan berhadapan dengan pihak berkerah putih yang menghendaki penggusuran demi kelangsungan perputaran modal. Ilustrasi di dalam majalah itu terdapat gambar simbolis yang melambangkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam sebuah pernyataan, Direktur Pelaksana ABC David Anderson mengatakan penggerebekan polisi menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan pers.

Intimidasi dan pembatasan liputan di Papua masih terjadi. Wartawan asing ditangkap karena beritakan isu sensitif

Pameran tersebut digelar untuk memperingati kasus pembunuhan wartawan Udin yang dibunuh pada tahun 1996.