Kasus Pagar Laut

Berkas perkara maupun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang tepat berada disamping Trenggono langsung menyela saat Trenggono dicecar hal tersebut.

Trenggono mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

Firman mengatakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono seperti menutupi pelaku sebenarnya dari kasus pagar laut.

Dalam rapat, anggota Komisi IV DPR Sonny T Danaparamita mendesak agar Kementerian KKP mengusut kasus pagar laut.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menerangkan, empat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sosok Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta ikut terseret kasus pagar laut Tangerang.

Kades Kohod, Arsin mangkir dari undangan Bareskrim Polri soal kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang

Bareskrim Polri menggeledah rumah Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta

Hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penerbitan HGB hingga SHM pagar laut hingga yang memasang bambu di perairan pantura.

Dalam salah satu keterangannya, Rieke membeberkan sejumlah data penting agar pagar laut di kawasan pesisir utara Bekasi harus segera dibongkar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan perusahaan swasta PT TRPN terancam sanksi soal pagar laut yang ada di perairan Bekasi, Jawa Barat.