Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo

Eks Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin bersikeras tidak bersalah dalam perkara suap jual-beli jabatan kepada desa (kades). Keduanya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhi mereka vonis 4 tahun penjara.

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari mengatakan pemindahan ini merupakan hal yang biasa. Mengingat status Hasan Aminuddin yang telah menjadi narapidana.

Gunadi mengatakan, permohonan pemindahan penahanan diajukan Tantri dan Hasan karena keduanya memiliki anak yang masih berusia tiga tahun.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut kedua terdakwa dengan pidana delapan tahun penjara dipotong masa tahanan.

Selain kepada Haerul, penyidik juga mendalami aliran uang serta aset milik Puput dan Hasan lewat dua saksi lainnya yakni, Staf Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Ajeng Nur Hanifah serta Wiraswasta Nurhayati.

KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suaminya Hasan Aminuddin (HA) tersangka penerimaan gratifikasi dan TPPU. Dalam kasus ini KPK sudah menyita aset Puput dengan nilai sekitar Rp 50 miliar.

Ali mengatakan, tim penyidik KPK menduga masih ada aset-aset Puput dan suaminya yang diduga dibeli dari hasil tindak pidana korupsi namun disamarkan. Aset-aset itu masih ditelusuri tim penyidik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

Dalam kasus ini Puput terjerat bersama sang suami, Hasan Aminuddin. Dia adalah mantan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem. Dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Puput yang diduga hasil dari kasus rasuah senilai Rp 7 miliar.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah harta Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS). Aset yang disita diduga berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan kepada Puput.

KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suaminya Hasan Aminuddin (HA) tersangka penerimaan gratifikasi dan TPPU. Kasus ini pengembangan dari kasus suap mutasi jabatan di Pemkab Probolinggo. Dalam kasus mutasi jabatan, selain Puput dan suami, KPK juga menjerat 20 orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan empat tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021 ke penuntutan untuk disidangkan.

Kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Puput Tantriana Sari merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan tersebut.

Bukti baru ditemukan tim penyidik KPK usai menggeledah dua lokasi di Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Dua lokasi itu berada di dalam bangunan yang beralamat di Krajan 2, Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Puput merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, Timbul akan diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi tersangka Puput.

Rifa'i akan diperiksa dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Probolinggo. Dalam kasus ini, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) bersama suaminya, Hasan Aminuddin (HA), serta 20 orang lainnya, sebagai tersangka.

KPK mendalaminya lewat 11 saksi pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Mereka dipanggil untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur.

Mereka dipanggil untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). Salah satu saksi yang dipanggil, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono.