Kartu Jakarta Pintar

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk program Sekolah Swasta Gratis DKJ, mencakup 103 sekolah demi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2026 Tahap I kepada lebih dari 700 ribu peserta didik, menegaskan komitmennya dalam pemerataan akses pendidikan. Program ini diharapkan dapat memotivasi pelajar dan mer

Melalui program ini, penerima KJP Plus dapat memanfaatkan dana bantuan untuk membeli kebutuhan pokok bersubsidi seperti beras, telur, daging, dan susu.

Pencairan KJP Plus untuk April 2025 dimulai pada 8 April. Cek cara mengecek status dan dana KJP Plus serta rincian penerima dananya.

Temukan cara mudah untuk mengecek status KJP Anda menggunakan NIK melalui situs resmi KJP.

Pramono mengatakan ini menjadi pemenuhan salah satu janji politiknya selain terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan

Dana KJP Plus tahap II 2024 mulai cair 6 Desember. Simak cara cek status penerima dan langkah mudah memeriksa pencairan dana kamu di sini.

Heru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Padahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.

Iman menduga terdapat permasalahan dalam proses pendataan nasabah yang juga sebagai pemegang kartu KJP. Sebab, Pemprov DKI tengah memperbarui data penerima KJP Plus.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, program KJP Plus bertujuan untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, kebijakan tersebut banyak dikeluhkan karena warga tidak mampu yang ingin mengikuti PPDB kerap ditolak karena hanya memiliki KJP.

Klaim penerima KJP yang bersekolah di sekolah swasta akan menerima uang tambahan sebesar biaya SPP 5 bulan, adalah tidak benar. Informasi mengenai KJP akan dipublikasikan melalui website resmi kjp.jakarta.go.id.

Data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pada awal Maret tahun ini menyebutkan, total penerima KJP Plus sebanyak 803.121 siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta.

Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria menilai kebijakan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi siswa yang kedapatan melakukan tawuran atau merokok, akan memiliki konsekuensi yang berat jika dijalankan.

Heru menjelaskan, KJP harus ditujukan bagi anak-anak yang ingin serius belajar agar alokasi dana dari Pemprov DKI tepat sasaran.

Heru Budi Hartono menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi banyaknya kasus tawuran di Ibu Kota.