Jokowi Maampruf Amin

Herzaky menyebut Pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaikinya. Belum lagi Pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia.

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukan mayoritas publik menginginkan reshuffle kabinet. Sebanyak 60 persen responden setuju Presiden Joko Widodo mengganti para pembantunya.

Hal itu dikatakan Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hanya 49 persen, sementara Wapres Ma'ruf Amin 33 persen.

Najwa Shihab malah dibuat tertawa dengan pengakuan baru sang wapres.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut sebanyak 55 persen masyarakat menilai bahwa kondisi ekonomi tanah air saat ini buruk. Buruknya kondisi ekonomi Indonesia sudah mulai terjadi pada Mei 2020 atau saat virus Covid-19 mewabah.

"Koalisi plus plus sih OK OK saja, tetapi bagi temen-temen dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan," kata Lukman.

"Tapi sebagai pribadi saya berharap jika ada tambahan, jangan yang friksi saat pilpresnya tinggi," ucapnya.

Ketua Umum Gerindra yang juga pesaing Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Subianto disebut-sebut akan hadir dalam acara tersebut. Informasi itu didapatkannya dari protokoler Prabowo yang menghubungi pihak panitia.

Jokowi ingin agar sosialisasi diprioritaskan ke daerah-daerah yang masih termakan isu kecurangan yang dilakukan tim Jokowi.

Zainut berharap Jokowi-Ma'ruf dapat diberikan kesehatan, kekuatan dan bimbingan dari Allah SWT dalam memimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

"Saya juga heran. Kenapa? Kami pun juga enggak akan ngapa-ngapain saksi mereka," kata Ace.

"Kami tadi sudah masukan surat kuasa hukum ke panitera MK," ujar Irfan

Total ada 33 pengacara atau kuasa hukum yang nanti menjadi pemegang kuasa Jokowi-Ma'ruf atau TKN.

Wakil Ketua Bidang Hukum TKN, Arsul Sani mengatakan putusan sela akan memutuskan permohonan gugatan dari kubu Prabowo bisa dilanjutkan atau tidak.

Menurutnya, hanya tahapan untuk Pileg saja yang diberikan ruang melakukan perbaikan permohonan.

"Lewat momentum Ramadan, kehangatan dan keakraban itu harus kita nyalakan kembali. Mari perbanyak silaturrahim, ibadah, amal saleh, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi diri, orang sekitar, dan bangsa ini," pungkasnya.

Hasto menyebut penentuan koalisi dan kerja sama politik baru bisa ditentukan setelah ada keputusan resmi soal Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

"Insyaallah dalam waktu dekat ini ya, kami menargetkan hari Senin akan kami ungkap adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi juga di Indonesia ini beberapa TPS yang itu juga dilakukan oleh pihak 02 yang dilakukan para pendukung, simpatisan ataupun yang membantu 02," jelasnya.

Tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sukoharjo mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Sabtu (27/4). Tiga TPS tersebut yaitu TPS 12 Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, TPS 07 Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari dan TPS 05 Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Dalam penghitungan suara KPPS, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf

Wacana Partai Demokrat merapat ke koalisi Indonesia Kerja mencuat karena melihat komunikasi Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono berlangsung baik.