Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional‎, Tubagus Achmad C mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menimbulkan dampak, dan lembaganya telah memprediksi dampak yang akan terjadi.

Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo, Rabu (13/11). Mereka menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan Kota Makmur tersebut. Di antaranya menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, menolak revisi UU 13 tahun 2003, tentang penghapusan pesangon serta menolak rezim upah murah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya menyampaikan, untuk jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung provinsi tahun 2019 sekitar 1,5 juta jiwa lebih.

Walau iuran PPU pemerintah dan perangkatnya naik, tetap akan ada penambahan anggaran dari negara untuk membantu menutup kebutuhan itu. Negara nantinya akan membayar iuran bagi pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta kepala desa dan perangkat desa.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan iuran akan menambah beban pengusaha dan karyawan. Sebab selama ini, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dipungut iuran sebesar 5 persen.

Berdasarkan informasi dari laman BPJS Kesehatan yang dikutip di Jakarta, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi peserta yang ingin turun kelas yang salah satunya harus sudah satu tahun menjadi peserta.

Seiring rencana kenaikan iuran per tanggal 1 Januari 2020, hingga saat ini belum ada permintaan pindah kelas dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Surakarta. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dr Bimantoro R kepada wartawan, di Solo, Jumat (1/11).

Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Nihayatul Maghfiroh menyebut sejak awal komisi IX tidak merekomendasikan kenaikan BPJS kesehatan.

Kenaikan beberapa kebutuhan membuat masyarakat di tahun depan harus menyisihkan lebih besar lagi uangnya untuk membayar beberapa iuran kenaikan.

Defisit BPJS kesehatan juga dipengaruhi oleh banyaknya pasien mengalami penyakit katastropik yang harus ditangani. Setidaknya, ada 30 persen penyakit katastropik harus dibiayai menggunakan BPJS.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani warga kurang mampu. Dia beralasan, kenaikan iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari kalangan tidak mampu ditanggung pemerintah.

Menko Darmin Nasution, kini merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Puan Maharani. Sebagai Plt, Menko Darmin menjelaskan dirinya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Meski begitu, politikus Golkar itu enggan berpendapat soal menolak atau mendukung kenaikan iuran tersebut. Dia ingin kenaikan iuran BPJS betul-betul dikaji secara matang dan sebanding dengan manfaatnya.

Adapun rincian usulan Kementerian Keuangan adalah kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, lalu kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pihaknya awalnya bisa memberikan pengobatan gratis bagi semua kalangan. Namun, adanya kenaikan iuran BPJS membuat Pemkot Malang harus memprioritaskan warga miskin.

Puan mengatakan kenaikan iuran BPJSK dilakukan karena sudah lima tahun tidak naik dan akan menambal defisit yang sangat besar.

Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan adalah asuransi sosial yang dikelola oleh negara. Oleh karena itu, asuransi sosial asing tidak boleh ikut campur dalam mengelola BPJS Kesehatan, karena melanggar konstitusi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Hasim Adnan menolak rencana pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020. Menurutnya, dalih defisit keuangan BPJS Kesehatan, tidak lantas harus dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.