Iuran Naik, Anggaran untuk BPJS Kesehatan PNS Mulai Dihitung Sri Mulyani

Senin, 11 November 2019 13:35 Reporter : Anggun P. Situmorang
Iuran Naik, Anggaran untuk BPJS Kesehatan PNS Mulai Dihitung Sri Mulyani Sri Mulyani. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati masih menghitung anggaran untuk menutup kebutuhan biaya BPJS Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari mendatang.

"Kan kita membahas akan sesuai dengan perpres. Untuk membayar yang ASN, untuk yang PBI, dan yang untuk daerah. Itu nanti itu yang akan kita hitung. Jumlahnya masing-masing nanti akan dihitungnya," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11).

Mengutip Perpres Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh kategori peserta. Baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, serta Peserta Penerima Upah (PPU)‎ badan usaha swasta maupun PPU pemerintah.

Walau iuran PPU pemerintah dan perangkatnya naik, tetap akan ada penambahan anggaran dari negara untuk membantu menutup kebutuhan itu. Negara nantinya akan membayar iuran bagi pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta kepala desa dan perangkat desa.

1 dari 1 halaman

Besaran Kenaikan

Adapun besarnya iuran BPJS Kesehatan untuk PPU pemerintah yakni 5 persen dari total gaji. Dari jumlah tersebut, 4 persen dibayarkan negara, sisanya 1 persen dipotong dari gaji. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu yaitu 3 persen dibayar pemerintah dan sisanya 2 persen dibayar oleh peserta.

Dengan aturan baru tersebut maka, negara yang tadinya mengeluarkan anggaran sekitar Rp240.000 per orang per bulan, meningkat menjadi Rp480.000 per orang per bulan. Perhitungan tersebut belum sepenuhnya dibayarkan sebab masih menunggu pembahasan oleh Kementerian Keuangan.

"(Kapan dibayarkan? Segera saja," jelas Sri Mulyani. [idr]

Baca juga:
Soal Iuran BPJS Kesehatan, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Bermaksud Bebani Rakyat
Bos BPJS Kesehatan Klaim Telah Bersihkan Data 27 Juta Peserta Tak Dikenali
Pemprov Jabar Siapkan Rp800 Miliar untuk Menutup 40 Persen Iuran Peserta BPJS
Menkes Terawan Usul BPJS Kelas III Tak Naik
Menkes dan Dirut BPJS Rapat dengan Komisi IX DPR

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini