Ketua Fraksi PKS, Achmad Yani menekankan, penjelasan eksekutif sudah cukup jelas mengenai proses pelaksanaan Formula E sejak pembayaran commitment fee, dan hal teknis lainnya.

Sebelum digelar rapat paripurna, Badan Musyawarah akan mengagendakan terlebih dahulu rapat untuk menentukan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus) dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, berujar, apapun keputusan fraksi, menolak atau setuju adanya interpelasi, sebaiknya disampaikan dalam forum resmi seperti interpelasi. Bukan sebaliknya, menolak menghadiri rapat resmi yang sudah menjadi hal dewan.

Syarif juga heran mengapa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ngotot menggelar rapat paripurna interpelasi tersebut. Padahal secara aturan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna setidaknya mendapatkan persetujuan dari Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Boleh (diselenggarakan) dong tidak mengambil keputusan hari ini. Jadi boleh, enggak ada keputusan hari ini," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).

Dia menuturkan, hasil temuan LAP BPK tahun 2020 menyebut bahwa kegiatan penyelenggaraan formula E tahun 2019 kurang memadai.

Berdasarkan Youtube DPRD DKI Jakarta, rapat tersebut berlangsung mulai pukul 10.30 WIB. Karena jumlah anggota dewan yang tidak kuorum rapat paripurna dilakukan penundaan selama satu jam.

Gembong menyebut, saat ini ada sekitar 30 orang lebih anggota dewan fraksi PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengikuti rapat langsung di DPRD DKI. Rapat berjalan sepi karena hanya dua fraksi yang mendukung interpelasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, masih banyak kursi anggota dewan yang kosong. Belum lagi, dari lima pimpinan dewan baru Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saja yang hadir. Sementara keempat wakil ketua belum menandatangani absen.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar para fraksi penolak hak interpelasi dapat hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Sebab interpelasi merupakan hak dari setiap anggota dewan.

Menurutnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sengaja memasukan agenda paripurna untuk hak interpelasi. Lanjut dia, hal tersebut melanggar tata tertib DPRD DKI Jakarta.

Dia mengaku, berdasarkan informasi yang dirinya terima, awalnya dalam rapat Bamus itu tidak ada agenda pembahasan soal interpelasi. Sehingga, Syarif juga mempertanyakan penentuan jadwal rapat paripurna interpelasi ini yang terkesan terburu-buru.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pimpinan DPRD DKI Jakarta membuat jadwal pelaksanaan rapat paripurna tentang interpelasi Formula E. Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menjelaskan desakan ini agar inisiasi Formula E tidak sekadar hanya menjadi wacana.

"Progresnya baik, artinya ada perkembangan. Mudah-mudahan saja ada teman kita dari fraksi lain yang mau bergabung," ucap Gembong, Kamis (16/9).

"Interpelasi itu harus ikut tatib, aturan dibawa ke paripurna dan disetujui untuk jadi interpelasi. Fakta, secara politik itu sudah enggak mungkin karena enggak mungkin untuk dilakukan pengesahan yang di tatib 50+1," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif.

Publik mempertanyakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah ketidakpastian apakah Formula E akan tetap bisa digelar. Target penyelenggaraan diundur hingga Juni 2022, setelah sebelumnya tertunda karena Jakarta menjadi episentrum pandemi Covid-19.

Dia mempertanyakan fraksi yang memutuskan tidak mendukung rencana interpelasi tersebut. Seharusnya, Emrus menambahkan, seluruh fraksi mendukung interpelasi agar rencana Formula E dapat tahu sejauh mana proses persiapannya. Mengingat, rencana Formula E ini diusulkan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Ray mengungkapkan, Anies akan mendapatkan keuntungan jika dalam interpelasi dapat menjawab kekhawatiran dalam rencana pelaksanaan balap mobil listrik tersebut. Di mana citra Anies sebagai pemimpin akan naik saat bisa memberikan penjelasan saat interpelasi dilaksanakan.