hukum pertanahan

Satpol PP Bandung Barat mengambil tindakan tegas dengan menyegel proyek ilegal di lereng Gunung Pasarean yang belum berizin, menimbulkan kelegaan bagi warga setempat yang khawatir akan risiko longsor.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Sengketa lahan mantan Gubernur Sultra Nur Alam dengan Pemprov memanas. Nur Alam menyesalkan proses eksekusi lahan negara yang digunakannya, memicu ketegangan dan pertanyaan prosedur.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, tetap menjalankan tugasnya meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali terkait kasus dugaan tindak pidana kearsipan.

Kajati Bali Chatarina Muliana instruksikan Kejari Klungkung perketat **pengawasan sektor pertanahan**, khususnya di wilayah strategis pariwisata Nusa Penida. Apa saja poin pentingnya?

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyerahkan surat pembebasan lahan Gereja Katolik, mengakhiri penantian puluhan tahun dan menjadi kado Natal Oikoumene 2025 bagi umat Katolik di Bengkulu.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar percepat sertifikasi pulau terluar Indonesia guna memperkuat keamanan dan kepastian hukum, bekerja sama erat dengan KKP.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah membongkar tuntas jaringan mafia tanah setelah kasus dugaan penyerobotan lahan Jusuf Kalla mencuat, menjadi momentum reformasi pertanahan nasional.

Menteri Desa Yandri Susanto bertekad membebaskan dua desa di Kabupaten Bogor, Sukaharja dan Sukamulya, yang menjadi agunan sejak 1980-an. Simak upaya penyelamatan Agunan Desa Bogor ini!