Hukum Modern

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengintegrasikan mediasi keadilan restoratif dengan pelatihan kerja melalui BLK Adhyaksa untuk memulihkan sosial dan mencegah residivisme, menciptakan masa depan produktif bagi warga.

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Kemenkum Sulteng terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, termasuk kemudahan pendaftaran PT perorangan dan penerbitan Apostille, melalui Agensi Layanan AHU.