Herry Wirawan

Salah seorang kuasa hukum Herry Wirawan, Ira Mambo mengatakan, sampai saat ini belum menerima salinan putusan sidang MA. Hal itu pula yang membuat langkah hukum berikutnya belum ditentukan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Asep N. Mulyana mengatakan, komitmen pengawalan kasus ini sejak awal tidak hanya fokus kepada pelaku atau terdakwa, namun keberlanjutan anak-anak maupun anak korban.

Menurutnya, baru akan mempelajari secara seksama dan komprehensif terkait amar putusan setelah menerima berkas itu. Herry Wirawan pun saat ini masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung.

Cak Imin juga menilai, Herry telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang jahat sehingga tepat divonis mati.

Perjalanan kasus Herry Wirawan sebagai pelaku pemerkosa 16 santri berujung hukuman mati. Herry Wirawan sempat mengajukan permohonan kasasi. Namun, Mahkaman Agung menolak kasasi tersebut.

Kabar penolakan kasasi terdakwa perkara pemerkosaan belasan santri, Herry Wirawan mendapat respons dari Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat ini memberi tanggapannya melalui cuitan di akun twitternya.

Waryono menilai, hukuman yang telah dijatuhkan sampai pada tingkat kasasi di MA adalah sebuah ketegasan hakim dan keteguhan penegak hukum.

Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru Bandung memastikan terpidana pemerkosaan 13 santriwati, yakni Herry Wirawan dalam kondisi yang baik usai dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Bintang juga mengatakan bahwa putusan restitusi yang dibebankan kepada pelaku sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ahmad mengatakan jika Herry Wirawan atau kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan, maka hakim di tingkat kasasi harus mempertimbangkan hukum mati yang mulai dihapuskan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menanggapi putusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang memvonis terpidana kasus perkosaan terhadap 13 santri Herry Wirawan dengan hukuman mati.

Kasus pemerkosaan terhadap 13 santri dengan terpidana Herry Wirawan memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung kemarin mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pengasuh salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, itu.

"Kami sekarang menunggu upaya yang dilakukan oleh terdakwa apakah menerima atau mengajukan upaya hukum lain," kata Kapuspen Kejagung,

Ridwan Kamil berharap putusan vonis mati bagi Herry Wirawan menjadi pembelajaran besar dalam sejarah bangsa ini.

Hasil perampasan itu nantinya diputuskan untuk dilelang. Setelah itu hasil pelelangannya diputuskan untuk diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain vonis mati, Herry juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp300 juta lebih.

Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memutuskan banding atas putusan Majelis Hakim terhadap Herry Wirawan. Namun, mereka meminta fokus pada biaya restitusi dibandingkan upaya menghukum mati Herry yang dianggap tidak menguntungkan korban.

Penyitaan aset pelaku pidana harus dilakukan sejak awal agar segera dapat dibayarkan kepada korban atau pihak keluarga korban, tambahnya.

Namun, putusan majelis hakim PN Bandung tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Komisi III DPR RI, kata Arsul, akan membawa persoalan restitusi korban kemerasan seksual ini dalam pembahasan RUU KUHP.