ERP

Arsitektur yang terbuka juga memungkinkan integrasi dengan sistem yang sudah berjalan, termasuk bagi perusahaan yang menggunakan platform global.

Data per 2024, kerugian akibat macet Jakarta mencapai Rp100 triliun.

Menurut Syafrin, nantinya semua pihak yang telah memiliki kualifikasi dipersilakan mendaftar untuk mengikuti proses lelang. Termasuk PT Bali Towerindo Sentra yang sempat menjadi vendor sebelumnya ERP.

Lagi pula, kata Syafrin, proses lelang ERP sebelumnya dibatalkan karena pihak Pemprov telah mendapat legal opinion dari kejaksaan Agung, dan ada surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Arif mengatakan, eksepsi yang diajukan Pemprov DKI dalam mendiskualifikasi peserta lelang ERP tidak diterima. Lantaran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum.

"Tahap pertama tentu di koridor Sisingamangaraja, Sudirman, Thamrin," kata Syafrin.

Yusuf mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan itu jika sudah secara diputuskan oleh Pemprov DKI.

BPTJ bakal menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tahun depan. Ada tiga ruas nasional yang cukup padat sehingga perlu diterapkan sistem jalan berbayar. Sebab, ruas ini memadat menuju ibukota Jakarta. Diantaranya Margonda, Kota Depok, dan Kalimalang Bekasi.

Penerapan jalan berbayar di Jakarta berlaku di seluruh ruas jalan protokol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 yang ditinjau dari empat aspek, yaitu kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum dan lingkungan.

Pertama payung hukum penerapan jalan berbayar karena selama ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas menyebutkan jalan nasional tidak boleh dipakai.

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya dengan menekan warganya untuk menggunakan transportasi umum.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sedang menyusun kajian naskah akademis terkait perda ERP dengan harapan pada tahun mendatang masuk Program Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta teridentifikasi layak diterapkan sistem ERP. Ada 4 aspek yang ditinjau. Pertama, kecepatan, kedua aspek rasio, ketiga lokasi tersebut dilayani angkutan umum, terakhir lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan proyek ERP lambat karena ingin ada regulasi yang jelas sebelum diterapkan.

Salah satu cara yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan adalah menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Namun saat ini masih dilakukan kajian setelah Pemprov DKI Jakarta menerima Legal Opinion (LO) atau pendapat hukum dari Kejaksaan Agung.

2020, Jalan Berbayar Bakal Diterapkan di Jakarta. Meskipun saat sistem ganjil-genap sudah mengurangi tingkat kemacetan hampir 30 persen, namun sistem jalan berbayar akan lebih efektif untuk mengurangi volume kendaraan di Ibu Kota Jakarta ini.

Meski dibatalkan untuk tahun anggaran ini, proyek itu akan dianggarkan kembali pada APBD 2020 mendatang. Keputusan ini sejalan dengan rekomendasi dari Kejaksaan Agung yang meminta proses lelang ERP diulang.

Berdasarkan hasil kajian, Syafrin mengatakan, ERP sangat efektif. Dia pun sepakat dengan kajian Korlantas Polri terkait hal ini.

"Dampak penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami, dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat sebatas superfisial," tegas Chryshnanda.

Mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung, dia mengungkapkan, lelang ERP akhirnya dibatalkan pada 1 Agustus 2019.