Pelobi menjelaskan bahwa keran ekspor benih lobster yang sudah dibuka oleh pemerintah perlu dimanfaatkan peluangnya oleh para pelaku usaha sektor kelautan perikanan serta para nelayan di Indonesia.

KPPU tepis adanya keterlibatan pemerintah yang mengarahkan ekspor benih lobster pada salah satu perusahaan jasa pengiriman logistik (forwarding) benih bening lobster (BBL). Tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam dugaan praktik kotor ini berdasarkan keterangan langsung dari beberapa pihak perwakilan pemerintah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi penampungan Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah Tangerang. Sidak dilakukan untuk memastikan bahwa kran ekspor BBL yang sudah dibuka oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komoditas tersebut sejatinya sudah nyaris diangkut ke Vietnam. Benih lobster yang dikemas dalam tiga ratusan koli telah berada di samping badan pesawat untuk dilakukan loading atau pemuatan.

Namun menurutnya, selama ini berbagai pihak hanya sibuk berdebat tentang lobster. Padahal, potensi kelautan yang lain masih jauh lebih banyak dan beragam.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan tidak mempunyai bisnis terkait sektor perikanan. Bahkan, dia menyebut setiap kebijakan yang dilahirkan di bawah kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan negara.

Ia menjelaskan, meski mengaku memiliki izin, namun obyek tangkapannya tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Peraturan Menteri dan melanggar ketentuan undang-undang.

Ia menjelaskan, meski mengaku memiliki izin, namun obyek tangkapannya tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Peraturan Menteri dan melanggar ketentuan undang-undang.

Ono melanjutkan ekspor harus dihentikan karena izin tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, tetap ada aturan lanjutan dengan pajak dan ekspornya. Jika aturan dari Kemenkeu belum keluar, tentu pemasukan pajak tidak jelas ke mana. Dia pun menduga ekspor yang sudah terjadi merupakan ilegal.

Andi mengatakan kebijakan ekspor benih lobster ini belum mempunyai peraturan turunan yang memadai, tapi beberapa perusahaan sudah diberikan rekomendasi ekspor tanpa uji publik yang jelas.

Hal ini menanggapi sikap Ombudsman dan sejumlah pihak yang menilai praktik pelaksanaan Permen yang diteken Menteri KKP Edhy Prabowo itu, berpotensi menimbulkan persaingan tak sehat.

Apabila kebijakan ini tetap dilakukan, implementasinya harus dilakukan secara transparan, terutama dalam penunjukan eksportir yang bebas dari rekam jejak penyelundupan.

Pemerintah mengungkapkan ada setidaknya 4 asumsi salah dalam wacana ekspor lobster Indonesia. Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP), Effendi Gazali, mengatakan semua makhluk hidup bisa mengalami ancaman kepunahan.