Demo di kantor LBH Jakarta

Pihak kepolisian masih menelusuri penyebar isu diskusi berbau PKI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengaku sudah mengantongi sejumlah tangkapan layar media sosial yang menyebarkan isu tersebut.

Mahfud menyatakan masing-masing pihak memiliki fakta yang berbeda ketika membahas sebuah isu. Sehingga sulit untuk mencari fakta yang sebenarnya.

"Setiap harinya, Kapolres Jakarta Pusat langsung saya perintahkan untuk selalu berkantor di sini bersama Kapolsek Menteng," ujar Idham.

Mayjen TNI purnawirawan Kivlan Zein mendatangi Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta. Kedatangan Kivlan buat melaporkan Kepala Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur kepada Bareskrim Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Polisi selidiki pesan berantai soal ajakan kepung diskusi di LBHI. Dalam broadcast itu, si koordinator bernama Rahmat Himran mengajak untuk bersama-sama membubarkan acara di LBHI yang diduga menggelar acara kebangkitan PKI.

Kata Argo, petugas sudah menyambangi Gedung YLBHI untuk mengetahui kegiatannya. Tetapi, pihak YLBHI tak menerima kedatangan petugas.

Pantauan merdeka.com, Idham tiba di gedung YLBHI sekitar pukul 11.30. Ia langsung menanyai kondisi anak buahnya yang tengah berjaga. "Itu anak-anak sudah pada makan?," ujar Idham.

"Dikenakan Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP. Artinya bahwa yang bersangkutan saat unjuk rasa kemudian dibubarkan oleh polisi, tapi tidak mengindahkan," katanya.

Sekitar pukul 09.00 WIB, polisi dengan persenjataan lengkap mulai kembali melakukan penjagaan di sekitar gedung YLBHI. Setelah mereka melakukan apel pagi di lapangan samping kampus pascasarjana Universitas Pancasila. Begitu juga beberapa kendaraan taktis masih diparkirkan di lapangan tak jauh dari lokasi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis tak mengetahui mengapa massa kembali menduduki Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam. Sebab, awalnya massa sudah membubarkan diri.

Pihak kepolisian telah memulangkan 22 orang yang diamankan terkait kericuhan di depan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat Minggu (17/9) malam. Dalam kericuhan itu, fasilitas umum dan juga anggota polisi mengalami luka-luka.

Daripada mengecam dan menggelar aksi yang berbuntut kericuhan, mereka diminta untuk menggelar diskusi tandingan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya sudah mengamankan beberapa orang terkait kerusuhan yang dilakukan oleh sekelompok massa orang di kantor YLBHI Setelah melakukan penangkapan, kepolisian akan mendalami latar belakang dari orang-orang tersebut melakukan penyerbuan.

Djarot meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pengepungan tersebut. Sebab Bamus Betawi, merupakan gabungan dari beberapa ormas mendapat dana hibah dari Pemprov DKI.

Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Pancasila ini menyampaikan jika di China saja bahkan pengikut komunisme sudah sangat sedikit. Sedangkan di Korea Utara, lanjut Syafii Maarif, komunisme hanya digunakan Kim Jong Un untuk menjalankan kepemimpinan yang diktator.

Tudingan yang dilayangkan kepada Kivlan karena pada hari Jumat (15/9), Isnur membaca berita di sebuah media online bahwa dia memimpin rapat di kawasan Menteng untuk membubarkan diskusi.

"Ada beberapa orang yang diamankan yang ditengarai sebagai provokator karena memang sudah diimbau supaya (penyerbuan) enggak dilakukan," kata Setyo.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan seharusnya polisi tidak hanya memeriksa massa yang ditemui di lapangan, tapi juga menyelidiki siapa aktor di balik penyerangan itu.

Jika ada warga yang datang menyampaikan pengaduan dalam dua hari ke depan, YLBHI tak bisa menolak. Namun demikian, YLBHI tak bisa melayani dengan maksimal.

Ini diminta agar proses demokrasi di tanah air semakin dewasa.