Demo di kantor LBH Jakarta

Polisi perlu bukti selidiki otak pelaku penyerangan LBH Jakarta. Sampai saat ini polisi juga belum mendapat laporan resmi terkait keterlibatan Rahmat Imran dalam mobilisasi massa dan menyerang Kantor LBH Jakarta.

Koordinator FUIB akui gerakkan massa serang LBH Jakarta. Dia mengatasnamakan ketua gerakan pemuda anti-komunis. Rahmat mengklaim aksi itu sebagai bentuk perlawanan atas bangkitnya komunisme di Indonesia. Menurutnya, sejak tiga tahun lalu isu kebangkitan komunis mulai dihembuskan.

FUI mengadu ke Fadli Zon soal kekerasan saat bubarkan diskusi di LBH. Fadli mengatakan, bahwa mereka menyampaikan sejumlah kejanggalan, yakni ketika mereka berusaha untuk menghentikan aksi yang dianggap melanggar hukum. Terutama melanggar Tap MPRS No 25 tahun 66 dan juga undang-undang.

Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Rudi HB Daman meminta polisi mengusut tuntas siapa dalang di balik pengepungan kantor LBHI, pekan lalu.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengaku menjadi korban hoax atas kekisruhan yang terjadi beberapa waktu lalu di depan kantor YLBHI/LBH Jakarta.

Pascapengepungan dan pengerusakan, YLBHI mulai kembali normal Senin. Banyaknya bantuan dari berbagai elemen termasuk dari para klien yang pernah dibantu oleh YLBHI Jakarta, membuat proses bersih-bersih semakin cepat selesai.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam aksi pengepungan yang dilakukan massa terhadap kantor YLBHI dan LBH Jakarta, Minggu (17/9)-Senin (18/9) lalu.

Hari keempat pasca pengepungan, polisi mulai mengendurkan pengamanan di gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat. Kamis (21/9), tepat tanggal merah, hanya 500-an personel yang disiagakan.

Sebelumnya, dalam video terlihat wanita berambut panjang memeriksa anggota kepolisian. Peristiwa itu terjadi di depan pintu gerbang belakang gedung YLBHI, Jakarta Pusat.

Dia menegaskan, polisi akan memeriksa Kivlan Zen apabila LBH Jakarta telah buat laporan serta memberikan bukti yang kuat. Sehingga mereka akan menunggu laporan dari LBH Jakarta.

Gedung YLBHI masih tertutup rapat. Tanda kehidupan hanya tampak dari pihak kepolisian yang belum mengendurkan penjagaannya di sekitar Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Seminar 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966' ditunda oleh panitia. Rencana awal acara akan berlangsung 16 dan 17 September. Selain penolakan dari berbagai kelompok, polisi juga melarang karena tak diberitahu sebelumnya.

Menurut Haswandy, Presiden Jokowi harus konsisten menjalankan agenda nawacita terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pemenuhan hak atas keadilan bagi korban tragedi 1965.

Zainuddin mengatakan, aksi di LBH Jakarta sama sekali di luar sepengetahuan Bamus Betawi. Bahkan, tidak ada sama sekali instruksi dari Bamus Betawi, baik kepada pengurus maupun anggota, untuk ikut aksi pembubaran diskusi tentang demokrasi tersebut.

"Dia anggota jaringan yang terlibat dan membantu kepanitiaan, keamanan gedung," kata Kepala Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur.

Kivlan Zen minta pemerintah bubarkan LBH Jakarta karena langgar TAP MPRS. Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyebut, LBH Jakarta sebagai pembangkang. Dia menuding diskusi yang sedianya dilaksanakan LBH Jakarta pada Sabtu (16/9) lalu sebagai upaya menuntut pemerintah mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Idham menyarankan, LBH Jakarta melaporkan adanya aktor intelektual pengepungan kantor mereka kepada pihaknya. Sebab sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi LBH Jakarta Muhammad Isnur menduga di balik pengepungan kantornya adalah mantan petinggi TNI berpangkat mayor Jenderal Kivlan Zen.

Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen melaporkan Kepala Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur ke Bareskrim Polri karena menudingnya terlibat penyerangan gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam. Menanggapi hal tersebut, Isnur heran maksud pelaporan tersebut.

Diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Sabtu (16/9), dilarang polisi karena tak berizin. Diskusi bertema 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965' itu oleh sebagian kalangan dituding sebagai upaya membangkitkan PKI di Indonesia.

Kivlan mengaku hadir di Menteng 58 karena diundang oleh anak-anak muda yang rapat di tempat tersebut. Dia mengaku datang bukan untuk memimpin rapat, tapi dimintai pendapat oleh pihak yang menggelar rapat.