Cukai Plastik

Pengenaan tarif cukai plastik sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditetapkan di 2023. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani menyebut, pengenaan tarif cukai plastik dan minuman berpemanis akan ditunda hingga 2023 mendatang. Putusan itu didapat setelah memantau kondisi perekonomian saat ini.

Pemerintah baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Di dalam Perpres tersebut salah satunya memuat target penerimaan cukai, termasuk atas produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan.

Pemerintah tengah mengusulkan pemberlakuan cukai pada kantong plastik dengan besaran Rp30.000 per kilogram. Dengan demikian, harga kantong plastik akan menjadi Rp450-500 per lembar. Pemerintah menilai plastik sebagai benda yang berbahaya bagi lingkungan. Maka sudah sepantasnya konsumsinya diatur melalui cukai.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih kreatif dalam menggenjot potensi penerimaan negara. Menurutnya, salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak penerimaan negara adalah dari cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja di Komisi XI DPR. Dalam rapat tersebut, diusulkan tarif cukai kantong plastik menjadi Rp30.000 per kilogram (Kg). Menurutnya, tarif tersebut lebih murah dibandingkan negara-negara lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan rencana pengenaan tarif cukai spesifik kantong plastik dengan besaran Rp30.000 per kilogram. Dengan demikian, harga kantong plastik akan menjadi Rp450-500 per lembar.

Suryo menyebutkan dalam Omnibus Law Perpajakan terdapat enam pilar, 14 kebijakan, dan beberapa peraturan yang terdampak seperti UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU cukai, UU PDRD, dan UU Pemda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kelanjutan realisasi cukai plastik. Menurutnya, hal itu sudah terlalu lama didiskusikan tetapi belum menghasilkan kesimpulan. Hal itu penting agar pemerintah bisa segera merumuskan dasar aturan untuk pengenaan cukai plastik.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengatakan, setelah cukai rokok, pemerintah akan menaikkan cukai plastik pada tahun ini.

Saat ini, komposisi sampah plastik sebesar 15 persen dari total sampah yang ada. Jika pengelolaan sampah jenis lain tidak diperhatikan maka masalah sampah akan sulit diatasi.

Faisal Basri menyebut, sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia adalah pengelolaan plastik. Jika plastik dapat dikelola dengan baik, maka tidak akan timbul masalah yang berkaitan dengan penggunaan plastik di Indonesia.

Sutartib mengatakan, saat ini sebagian masyarakat masih salah paham mengenai pengenaan cukai tersebut. Mereka menganggap semua jenis plastik, termasuk botol kemasan serta plastik sachet terkena regulasi cukai.

Kepala bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Surjono mengatakan pungutan cukai kantong plastik sebagai barang kena cukai baru memang ditujukan untuk mengendalikan peredaran kantong plastik, bukan untuk mematikan industri.

Pengenaan cukai plastik sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia tetapi juga beberapa negara lain di dunia. Tarif cukai yang dikenakan pun berbeda-beda. Ada 12 negara yang telah mengenakan tarif cukai menurut catatan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menilai rencana penerapan kebijakan cukai plastik kemungkinan bisa menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah diminta untuk memberikan edukasi bahwa penerapan cukai ini bertujuan mengurangi penggunaan plastik sehari-hari.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartatro mengaku masih akan menunggu keputusan tepat mengenai kebijakan tersebut. Sebab, meski belum terlihat berdampak pada industri secara signifikan akan tetapi aturan tersebut dapat memberatkan konsumen.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyatakan industri plastik yang ramah lingkungan bisa saja akan dikecualikan dari kebijakan tersebut. Bahkan pemerintah siap memberi insentif untuk mereka.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengungkapkan tarif Rp 30.000 per Kg merupakan angka yang cukup moderat. Tidak kemahalan, tidak pula kemurahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman mengenai putusan kebijakan pengenaan tarif cukai plastik. Kendati demikian, dia optimistis aturan mengenai cukai plastik dapat terbit tahun ini dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).