Calon kepala daerah tunggal

Dari 264 daerah yang menggelar pilkada kemarin, ada tiga daerah yang hanya memiliki calon kepala daerah tunggal.

Dia yakin menang dalam pemungutan suara ini karena kedekatannya dengan rakyat lima tahun kemarin.

Politisi PPP itu mengaku optimis akan menang dalam pertarungan Pilkada serentak yang pertama digelar ini.

Di bawah arahan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS), warga dengan tertib menunggu giliran.

Yang menjadi tergugat dan termohon adalah KPU sebagai penyelenggara.

Jika jumlah pemilih tidak setuju lebih banyak, pilkada akan digelar ulang pada Februari 2017.

Putusan soal calon tunggal pernah diketuk MK pada 29 September 2015.

Kemenangan ditentukan dari jumlah pemilih yang hadir di TPS bukan berdasarkan daftar pemilih di satu TPS.

Hal itu dikatakannya di acara peluncuran buku Prof. Dr. Harun Alrasid, yang berjudul 'Pemikiran atas Konstitusi Negara'.

KPU memaparkan aturan yang dibuatnya saat rapat dengan Komisi II DPR.

KPU mengundang masyarakat untuk melaporkan calon tunggal yang curang dan tak mau menunggu hasil resmi.

Ada tahapan-tahapan pilkada yang tidak terkejar dan butuh dukungan perpres sebagai payung hukum.

Yusril nilai aturan KPU tak cukup untuk payung hukum calon tunggal pilkada.

Mendagri optimis tidak ada daerah yang tertunda dalam pagelaran pilkada tahap pertama 9 Desember nanti.

Calon tunggal bisa ikut pilkada dinilai menambah sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pilkada.

Menurut Fahri Hamzah calon tunggal ikut pilkada buka peluang konsensus politik antara partai.

Menurut dia, penerbitan PKPU khusus agar memudahkan pemilih, DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

Setelah putusan tersebut, kata dia, diperlukan koordinasi antara lembaga pemerintah untuk memikirkan teknis pilkada.

Keputusan itu, kata dia, juga dapat meminimalisir terjadinya uang mahar bagi pasangan independen yang ingin maju.

Zulkifli Hasan nilai namanya kontestasi harus ada lawan dalam berkompetisi di pilkada.