Buton Selatan

Presiden meminta agar BMK tersebut untuk menambah modal usaha PKL dan pedagang pasar.

Zainal membenarkan jika tersangka dua tahun lalu juga pernah ditahan atas kasus yang sama.

OTT Bupati Buton Selatan, KPK sita Rp 409 juta dan alat kampanye Cagub Sultra. Penetapan tersangka keduanya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas KPK. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang Rp 409 juta dan alat kampanye salah satu calon gubernur Sulawesi Tenggara.

Menurut Basaria, Agus menerima total uang Rp 409 juta dari Tonny terkait proyek di Pemkab Buton Selatan. Tonny sendiri diduga sebagai pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati Agus.

Selain rumah dinas dan ruang kerja bupati, ruang kerja Bendahara Sekretariat Kabupaten Buton Selatan, Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan ruangan kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga digeledah KPK.

Pantauan di lokasi, Agus Feisal tampak mengenakan kemeja abu-abu. Dia tidak bersedia memberikan komentar sedikitpun terkait penangkapan terhadap dirinya. Agus Feisal memilih langsung masuk ke dalam lobi markas antirasuah, begitu juga dengan keenam orang lainnya.

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tujuh dari 10 orang yang ditangkap di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Tujuh orang tersebut termasuk Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Agus merupakan anak dari mantan Bupati Buton Safei Kahar. Safei saat ini maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mendampingi Rusda Mahmud dengan nomor urut tiga. Pasangan ini didukung Partai Demokrat, PPP dan PKB.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat (AFH), membuat heboh sebagian masyarakat Kota Baubau, khususnya di kawasan Polres Baubau tempat AFH diperiksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp 400 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat. Saat ini, penyidik KPK tengah mendalami apakah operasi senyap ini berkaitan dengan biaya Pilkada.