Bupati Pamekasan Tersangka

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara terhadap Bupati Pamekasan (nonaktif) Achmad Syafi'i dalam kasus penyelewengan dana di Desa Dasok, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 5 tahun penjara terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan nonaktif, Rudi Indraprasetya dalam perkara suap pengamanan kasus penghentian penyelewengan anggaran dana desa (ADD) di Desa Pasok, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Selama proses persidangan, Priharsa mengatakan, kedua tersangka dititipkan di rumah tahanan Klas I Surabaya.

KPK bantah borgol dua jaksa pamekasan, justru dipuji karena kooperatif. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meluruskan, dua jaksa di Pamekasan, Jawa Timur, tidak diborgol penyidik. Bahkan mereka ditawari memakai masker saat akan diperiksa.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin dan Kejari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya sebagai tersangka kasus suap senilai Rp 250 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa tahanan untuk 40 hari ke depan terhadap lima tersangka kasus suap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait penanganan perkara penyalahgunaan dana desa Dasok.

Korupsi dana desa Dassok, lima tersangka pejabat Pamekasan diperiksa KPK. Lima tersangka dalam kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait penanganan perkara penyalahgunaan dana desa hari ini diperiksa KPK. Penyidik akan memeriksa mereka dalam kapasitas sebagai tersangka.

"Sesuai surat perintah tugas (SPT), wakil bupati ditetapkan sebagai Plt bupati terhitung sejak 11 Agustus 2018," ujar Soekarwo.

Kejagung sebut kasus Kejari Jatim tidak termasuk dalam program TP4. Jaksa Agung Intelijen (Jamintel) Kejagung, Adi Toegarisman menerangkan pihaknya tidak pernah ditugaskan untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Pamekasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya menjalani pemeriksaan perdana pasca-ditangkap penyidik tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rudi ditangkap terkait penerimaan suap atas penghentian penyelidikan penyalahgunaan dana desa oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin.

'Uang pajak dikorupsi dari dana desa, ya orang pajak paling marah'. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyayangkan adanya penangkapan terhadap penerimaan suap oleh penegak hukum terkait dana desa. Adanya penangkapan tersebut menjadi landasan pihaknya berkoordinasi dengan KPK.

Kasus suap di Pamekasan, KPK geledah kantor Desa Dassok. Kemudian penyidik KPK juga akan mulai fokus untuk mendalami hasil penggeledahan serta akan memeriksa para tersangka untuk melakukan konfirmasi terkait temuan di penggeledahan itu.

Pemeriksaan staf Kejari oleh tim penyidik KPK ini untuk mendalami kasus dugaan suap dana desa oleh Kepala Kejari Rudy Indra Prasetya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh institusi antirasuah itu.

Jurus Jaksa Agung tangkal kritik usai anak buahnya diciduk KPK. Jaksa Agung HM Prasetyo tak mau disalahkan atas ulah anak buahnya. Dia balik menyerang para pengkritiknya dengan mengibaratkan para aktivis seperti suporter bola yang hanya bisa berkomentar saja.

Jaksa Agung HM Prasetyo berharap kepada KPK agar bisa lebih berani lagi mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara lainnya, bukan cuma jaksa.

Pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan penggeledahan dilakukan sejak pukul 15.00 WIB. Dia menambahkan, kegiatan tersebut akan kembali dilanjutkan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa aktivis antikorupsi langsung mengkritik kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo yang dianggap tidak mengawasi anggotanya. Rudi ditangkap oleh KPK pada Rabu (2/8) lalu.

Surat penetapan tersangka Bupati Pamekasan dikirim pekan depan. Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menuturkan, KPK belum menyampaikan secara resmi surat penetapan tersangka atas nama Achmad Syafii. Dia mengatakan, surat akan diproses awal pekan depan dan segera dikirim ke Mendagri.

Saat awal diluncurkan, Jokowi menjelaskan dana desa dialokasikan sebesar Rp 20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun.

Bupati Pamekasan Achad Syafii dan Kajari Pamekasan Rudy Indra sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun nasibnya berbeda. Kejagung langsung menonaktifkan Rudy sebagai Kajari. Sedangkan Mendagri masih menunggu surat KPK untuk menonaktifkan Achmad Syafii.