Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati non aktif Muara Enim Ahmad Yani tujuh tahun penjara denda Rp300 juta dan uang pengganti kerugian negara Rp3,1 miliar. Tuntutan dibacakan melalui persidangan online di Palembang, Selasa (21/4).

Pengadilan Tipikor Palembang kembali menyidangkan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani. Terdakwa menghadirkan dua saksi meringankan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan kepada Robi Okta Fahlevi (35). Terdakwa adalah penyuap Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani untuk mendapatkan 16 paket peningkatan dan pembangunan jalan.

Saksi Ilham mengakui aksi sogok menyogok atau pemberian fee dalam proyek sudah menjadi budaya di dinas tersebut. Jumlahnya beragam, mulai satu sampai sepuluh persen dari nilai proyek.

Hakim menyebut terdakwa terlibat dalam kasus itu, tepatnya mengatur proyek pembangunan jalan yang bakal dilelang.

Permintaan itu disampaikan terdakwa dalam pembacaan nota pembelaan pada sidang dugaan tindak pidana suap pembangunan jalan di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (21/1).

Menurut Jaksa, Robi memberikan suap secara bertahap sebagai syarat dari Ahmad Yani untuk memuluskan mendapatkan proyek. Fee itu di antaranya diberi kepada Ahmad Yani sebesar sepuluh persen, lima persen bagi Elfin Muchtar selaku PPK, Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries HB.

Firli mengatakan dirinya tidak pernah mencoba menerima pemberian apapun dari orang lain. Termasuk saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani menyampaikan eksepsi atas kasus yang menimpanya. Eksepsi disampaikan penasihat hukum terdakwa Maqdir Ismail kepada majelis hakim dalam sidang lanjutan dugaan korupsi 16 proyek perbaikan dan peningkatan jalan tahun anggaran 2019 di Muara Enim di Pengadilan Tipikor Palembang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampungkan berkas perkara Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim.

"Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AY," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Anak Buah Robi Akui Bupati Muara Enim Minta Mobil Usai Dilantik. Edy juga mengaku pernah mengantar terdakwa ke rumah pribadi Ahmad Yani di Jalan Inspektur Marzuki Palembang. Namun, dirinya tidak ikut ke dalam rumah dan hanya menunggu di sekitar mobil.

Selain Bupati Nonaktif Muara Enim Ahmad Yani, Wakil Bupati Juarsah dan 22 anggota DPRD setempat juga diduga turut menikmati pemberian fee dari terdakwa Robi Okta Fahlevi (35).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Palembang Hotnar Simarmata mengungkapkan, sidang digelar terbuka untuk umum, Rabu (20/11) pagi. Persidangan dipimpin Ketua PN Palembang Bongbongan Silaban selaku hakim ketua dibantu hakim anggota, Abu Hanafiah dan Junaidah.

Meski menjadi pokok utama dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, pengusaha dan pejabat Dinas PUPR, 16 proyek pembangunan jalan di daerah itu tetap dilanjutkan.

Nampak beberapa anggota Brimob Polda Sumsel mengamankan situasi di luar rumah. Polisi dan penyidik KPK tidak memperkenankan awak media mengambil gambar saat penggeledahan berlangsung.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani diduga tersangkut kasus korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Muara Enim.