Brigjen Prasetijo Utomo

Dengan putusan tersebut, masa hukuman Prasetijo berkurang sebanyak 6 bulan. Berdasarkan situs Mahkamah Agung, sunat ini diberikan atas peninjauan kembali (PK) yang dilakukan tim kuasa hukum terpidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Februari 2022.

Dia menjelaskan, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka akan dilanjutkan ke sidang etik.

Menurut Ferdy, ada kemungkinan Brigjen Prasetijo mengajukan banding atas vonis tersebut. Sebab itu, Polri masih menunggu putusan persidangan dengan kekuatan hukum tetap alias inckraht.

Terlebih, lanjut dia, Brigjen Prasetijo masih memiliki kesempatan untuk mencabut penerimaan vonis tersebut atau melakukan banding. Sebagaimana yang dijelaskan majelis hakim dalam sidang.

Dalam perkara ini, Brigjen Pol Prasetijo Utomo divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap 100 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra.

Vonis diberikan hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena telah menerima suap menerima suap dari terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan melangsungkan tiga sidang pembacaan vonis terhadap tiga orang terdakwa, Rabu (10/3).

Brigjen Prasetijo sebelumnya dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, karena menerima suap 100 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra. Sedangkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun dengan perintah tetap ditahan di rumah tahanan serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Tuntutan itu berdasarkan pasal dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Meski ditolak, Santrawan tetap memohon agar rekaman tersebut bisa diperdengarkan di sidang pemeriksaan lanjutan itu. Namun tetap ditolak kembali.

Brigjen Prasetijo Utomo sendiri didakwa menerima suap senilai 150 ribu dolar AS atau setara Rp 2,2 miliar dari terpidana korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Sidang yang seharusnya di agenda Senin (25/1), untuk mendengarkan keterangan ahli a de charge atau saksi yang dihadirkan dari pihak terdakwa, akan tetap saksi tersebut berhalangan hadir.

Terhadap vonis tersebut, Hakim Ketua Muhammad Damis mengurai hal-hal yang memberatkan vonis terhadap Tommy Sumardi. Salah satunya, perbuatannya terdakwa dianggap tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan KKN.

Dion berharap dalam sidang kali ini majelis hakim dapat mempertimbangkan vonis hukuman lebih ringan dari pada tuntutan. Lantaran, pengajuan diri Tommy sebagai justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menyampaikan terkait posisi jabatan Brigjen Prasetijo akan ditindaklanjuti melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

Vonis tiga tahun yang dijatuhkan kepada mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo pun menjadi bukti proses penegakan hukum di internal Polri berjalan secara profesional dan tak pandang bulu.

Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur itu lebih berat ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Vonis tiga tahun penjara tersebut lantaran Prasetijo dianggap majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut sebagaimana Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut rencananya akan dimulai pukul 10.00 Wib, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.