Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mencuri perhatian publik. Tak sedikit para pakar kebijakan dan ekonomi memberikan tanggapan yang beragam terkait hal ini.

Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek, Irvansyah Utoh Banja mencatat, hingga saat ini baru ada 18 pekerja korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 yang terdaftar di BP Jamsostek. Data tersebut berasal dari penelusuran perseroan yang masih bersifat sementara.

Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto mengatakan salah satu bentuk nilai tambah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selain mendapatkan manfaat utama perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Ternyata ada nilai tambah yang lain yaitu bantuan vaksin.

Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Meningkat 128 persen. Berdasarkan data BP Jamsostek, angka klaim kecelakaan kerja semester I 2020 meningkat 128 persen dari periode yang sama 2019, dari 85.109 kasus menjadi 108.573.

Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2020 Meningkat 128 Persen. Menurut BP Jamsostek angka klaim kecelakaan kerja pada semester I 2020 yakni dari Januari sampai dengan Juni 2020 meningkat 128 persen, angka ini naik dari sebelumnya hanya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Krishna Syarif memaparkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana bantuan Rp 12,5 miliar untuk program Promotif dan Preventif. Ditargetkan, penerima bantuan bisa mencapai lebih dari 647 ribu tenaga kerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Agus Susanto mencatat per 16 September 2020 sudah terkumpul 11,8 juta nomor rekening yang saat ini dalam tahap penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dengan total BSU Rp 2,4 juta.

Hingga 16 September kemarin, BP Jamsostek juga tercatat telah mengantongi sebanyak 12,8 juta rekening yang tervalidasi dan masuk kriteria Permenaker dari total sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi gaji.

Ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJamsostek yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto, mengatakan, subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 sudah cair. Namun, jumlah data rekening peserta tidak valid mencapai 1,6 juta orang, sehingga pengumpulan data nomor rekening penerima upah diperpanjang hingga 15 September 2020.

Dalam aturan tersebut pemerintah akan memberikan berbagai diskon pada tarif iuran asuransi hingga 99 persen. Diskon iuran ini hanya berlaku bagi jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menerapkan tiga mekanisme pengurusan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Ansyori menyebut, mekanisme tersebut tergolong istimewa.

Direktur Pelayanan Badan Penjamin Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Krishna Syarif mengatakan, seluruh Cabang BP Jamsostek sudah siap menghadapi lonjakan klaim jaminan hari tua (JHT) akibat banyaknya tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, relaksasi dengan pemotongan iuran Jamsostek itu akan diberikan kepada dunia usaha selama tiga bulan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

"Peserta (BPJamsostek) untuk sektor informal di Jawa Barat masih sedikit sekali. Dari total angkatan kerja 25 juta orang, yang baru menjadi peserta 340 ribu orang,"

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan bahwa PT Taspen (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) tak akan dilebur menjadi satu ke dalam BPJamsostek. PT Taspen dan Asabri hanya akan mengalihkan beberapa programnya saja kepada BPJamsostek.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek Sumarjono mengatakan, pihaknya berhati-hati dalam menginvestasikan dana nasabah. Dia mengklaim sepanjang mengelola dana masyarakat belum pernah berinvestasi di saham gorengan seperti yang terjadi pada PT Jiwasraya.

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Rahayu, mengatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila penggabungan antara BPJamsostek, Asabri dan Taspen dilakukan pada 2029. Menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).