BLT Minyak Goreng

Faisal menyampaikan, pemerintah telah menerapkan 2 harga CPO untuk industri pangan dan biodiesel. Ironinya harga jual untuk biodiesel ditetapkan lebih tinggi dari pada untuk industri pangan, termasuk minyak goreng.

Di bawah BLT, ada Kartu Indonesia Sehat 9,9 persen, Pembangunan Jalan Tol/Jalan Trans 7,8 persen, Kartu Pra Kerja 7,5 persen, Kartu Indonesia Pintar 6,2 persen, Realisasi Dana Desa 2,5 persen dan Pembagian Sertifikat Tanah 2,4 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng curah sebesar Rp 7,5 triliun. Mengingat harga CPO dan nilai keekonomian minyak goreng terus merangkak naik di tengah kenaikan harga komoditas global.

Keseluruhan 12 ton minyak goreng dan gula murah tersebut dikemas menjadi 6.000 paket.

Jokowi berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat agar BLT dipergunakan dengan baik. Sesuai dengan tujuannya dan tidak digunakan untuk membeli pulsa.

Abraham mengatakan penyaluran BLT minyak goreng di wilayah-wilayah tertentu memiliki tantangan berbeda.

Di sisi lain, klaim Wapres, pemerintah terus berupaya mempertahankan harga minyak goreng curah. Harga minyak goreng curah ditekan melalui upaya operasi pasar. Wapres berharap harga minyak goreng segera kembali normal.

Selain BMK, Jokowi juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan pedagang.

Tim penyidik Pidsus Kejati DKI Jakarta masih jalan menangani kasus dugaan korupsi distribusi ekspor minyak goreng. Meski pada 5 April 2022, tim penyidik Kejati DKI menyerahkan penanganan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan langsung sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat dan para pedagang di Pasar Anom dan Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4). Jokowi mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng hingga saat ini terus berlangsung.

Bila mengacu pada aturan yang dikeluarkan pemerintah, BLT minyak goreng yang seharusnya diterima keluarga penerima manfaat (KPM) adalah Rp500 ribu tanpa potongan apapun karena mekanisme pembeliannya kemudian dibebaskan kepada penerimanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, penebalan perlindungan sosial melalui pemberian BLT Minyak Goreng merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi global.

"Seumur-umur baru lihat Pak Presiden (secara langsung). Saking senangnya, semalam nggak bisa tidur sama sekali," ujar Maemunah.

"Karena barangnya (minyak goreng curah) ada. Registrasi produsen juga sudah. Tinggal didorong secepatnya masuk ke pasar dan harganya itu Rp14 ribu per liter," kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Ribuan warga Kota Solo menerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan diberikan di Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa (12/4). Pembagian BLT digabung dengan layanan vaksinasi booster.

Direktur Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Gopprera Panggabean mengatakan, pihaknya yang bertugas mengusut kelangkaan stok minyak goreng dan CPO belum bisa memastikan hal tersebut.

Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean mengatakan, selama 60 hari ke depan pihaknya akan melakukan proses permintaan keterangan kepada para terlapor, saksi dan ahli, serta permintaan surat dan/atau dokumen yang dibutuhkan.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk TNI dan Polri untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada para Pedagang Kali Lima (PKL) yang menjual aneka makanan digoreng. Maka untuk pendataanya akan dilakukan menggunakan aplikasi.

Dia berharap, dengan adanya program BLT minyak goreng ini, masyarakat bisa merespon secara layak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng.

Proses penganggaran tersebut bisa dilakukan lebih cepat karena program BLT minyak goreng sudah dimasukkan sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) pangan dan menjadi satu dengan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).