Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu, mengungkapkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos saat ini hanya disiapkan sampai April 2021. Dana akan disalurkan setiap bulan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) selama empat bulan sejak awal tahun ini.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, menyayangkan anggaran bantuan sosial di tahun 2021 dipangkas menjadi Rp 12 triliun. Sebelumnya anggaran bansos Rp 39 triliun di 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021 mencapai Rp553,1 triliun. Angka ini berpotensi mengalami kenaikan jika insentif usaha telah dimasukkan.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali membuat PT Pos Indonesia (Persero) harus memutar otak agar tidak terjadi kerumunan saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain memperbanyak titik, hal lain yang dilakukan adalah dengan memperbanyak frekuensi penyaluran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menghadiri penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Jebres, Solo, Jumat (29/1). Bansos disalurkan kepada sekitar 700 KPM.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut ada 40 kepala daerah yang belum menyerahkan perbaikan data keluarga penerima manfaat (KPM) Kementerian Sosial (Kemensos) 2021. Pernyataan tersebut dikemukakan Risma, di sela penyaluran bantuan sosial tunai (BST) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Jebres.

Tim verifikasi menemukan adanya e-Warung yang merangkap suplayer, hingga e-Warung yang diintimidasi oknum tertentu ke salah satu suplayer. Ada juga e-Warung yang menyembunyikan kartu milik keluarga penerima manfaat (KPM), oknum kepala desa yang menjadi suplayer dan mengumpulkan kartu, dan persoalan lainnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan kembali ke Kementerian Keuangan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2021, dengan nominal anggaran dan jumlah penerima minimal sama dengan tahun 2020.

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) di 2021. Salah satunya bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk untuk ibu hamil. Bansos PKH telah disalurkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, mulai 4 Januari 2021.

Dia juga meminta agar masyarakat tidak memaksakan diri datang ke lokasi bila bukan penjadwalannya. Selain itu, masyarakat yang sakit dilarang datang juga ke lokasi.

BST di Provinsi DKI Jakarta berasal dari dua sumber, yakni dari APBN Kementerian Sosial RI sebanyak 750.000 KK. Pendistribusiannya melalui Pos Indonesia.

Dia menjelaskan, untuk program BST tersebut per-kepala keluarga akan mendapatkan bantuan selama empat bulan, yakni mulai Januari hingga April 2021. Sebanyak 750 ribu kepala keluarga di Jakarta akan mendapatkan BST dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mekanisme melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi terkait vonis bebas Ahmad Muttakin, terdakwa pungutan liar dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BKS), mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang positif Covid-19. Hal itu dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang terinfeksi corona tidak mengaku, dengan alasan takut tidak bisa bekerja.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan adanya perubahan jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST). Kata dia, BST di Jakarta terbagi menjadi dua yakni diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Presiden memberikan arahan kepada Pemda harus mengawal langsung, untuk memastikan tidak ada pemotongan. Potongan (bantuan) dengan alasan apa pun ranahnya pidana akan ditindak secara tegas," tegas Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (4/1).

Ia menjelaskan ribuan pemilik NIK tersebut masuk dalam penerima bansos sebanyak 228.541 orang untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember.

"Kita harus pastikan dengan persiapan matang, nanti kita siapkan dulu teknisnya sehingga launching yang akan dilakukan oleh Presiden dan para menteri bisa berjalan dengan lancar," paparnya.