Merdeka.com - Alokasi bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk daerah Jawa Barat menyasar 7.421.816 keluarga penerima manfaat (KPM). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan pemotongan bantuan akan berujung pada ranah pidana.

Jumlah total PKH itu akan dibagi kelompok sesuai jenis bantuan yang diberikan. Rinciannya, 1.718.362 warga akan masuk dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu, 3.515.180 akan menerima bansos program sembako dan 2.188.274 KPM akan menerima bantuan sosial tunai (BST).

Ridwan Kamil mengimbau kepada para penerima bantuan agar menggunakannya dengan bijak, khususnya penggunaan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama empat bulan ke depan. Utamakan kebutuhan primer karena bantuan ini tujuannya menjaga ketahanan sosial keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa distribusi harus berjalan lancar. Jangan ada praktik pemotongan. Jika ada, maka yang terlibat akan berurusan dengan hukum dan ditindak secara tegas.

"Presiden memberikan arahan kepada Pemda harus mengawal langsung, untuk memastikan tidak ada pemotongan. Potongan (bantuan) dengan alasan apa pun ranahnya pidana akan ditindak secara tegas," tegas Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (4/1).

Di lain pihak, Ridwan Kamil meminta perbankan yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan bisa menyempurnakan sistem. Tujuannya, agar tidak ada antrean hingga kerumunan.

"Kita belajar di tahun 2020, kita titip ke perbankan, kalau pun ada antrean, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan diikuti dan ditaati. Tidak viral. Saya sudah menginstruksikan lewat Kadinsos, manajemen pemanggilan antrean tidak boleh sembarangan. Tidak boleh berkerumun, pelayanan tidak terlalu lama," terang pria yang akrab disapa Emil itu.