Menurutnya, ketika masa pengetatan masyarakat belum bisa bekerja seperti biasanya. Maka dari itu, ia mendukung adanya bansos untuk solusi jangka pendek.

Sanksi yang tidak vaksinasi bagi penduduk atau masyarakat, dan pelaku usaha akan dilakukan penundaan atau penghentian sementara pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), PKH, BLT dan lain-lain.

Kementerian Koperasi dan UKM akan menyalurkan kembali Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap kedua pada Juni ini. Akan ada 3 juta penerima yang masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

Luthfy menyampaikan, keputusan tersebut diambil tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Mengingat, besarnya biaya ongkos yang melebihi nilai BLT-DD sendiri apabila skema penyaluran tetap dipaksakan dilakukan secara bertahap.

Setidaknya ada tujuh kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Pertama, desa perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap APBDesa atas munculnya PMK NO 222 Tahun 2020.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyatakan, hingga kini dirinya belum mendapat arahan resmi mengenai penyaluran BST yang akan diperpanjang.

Risma membantah tuduhan anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf bahwa dirinya bekerja dan mengambil keputusan sepihak, melainkan berkat bantuan para pegawai di Kementerian Sosial.

"Harus dipastikan bahwa tidak boleh ada data ganda yang berpotensi adanya penerima bansos yang berpotensi adanya kerugian negara," kata Ace

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai sulit bagi pemerintah melakukan sinkronisasi data. Sebab pendataan yang dilakukan pemerintah dari berbagai lembaga seringnya berbeda-beda.

Pemerintah kembali melanjutkan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM mulai 1 Maret 2021. Berlanjutnya program tersebut dikarenakan BPUM dianggap efektif pada pelaksanaannya di 2020 lalu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menjelaskan, usulan itu sudah disampaikan dalam surat rekomendasi kepada bupati yang disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bogor.

"Bisa saja nanti masuk sebagai peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Tapi dapatnya Rp200 ribu, bukan Rp300 ribu," kata Risma

Bantuan ini kata Aziz diharapkan masyarakat, karena menolong mereka yang saat ini perekonomian-nya semakin sulit akibat terdampak pandemik COVID-19.

Khusus penyaluran bansos Jabodetabek, menurutnya, akan disalurkan selambat-lambatnya pekan kedua Mei.

Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bantuan sosial pada masa lebaran Idul Fitri tetap disalurkan, dan akan diserahkan sekitar awal Mei 2021.

"Saksi Effendi Gazali (wiraswasta) akan diperiksa untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso-pejabat pembuat komitmen di Kemensos)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).

"Silakan warga mendaftar, kemudian nanti akan dilakukan musyawarah kelurahan," kata Premi.