Pemprov DKI Mulai Distribusikan Bansos Tunai
Merdeka.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Irmansyah mengatakan pendistribusian bantuan sosial tunai (BST) untuk warga terdampak Covid-19 telah dimulai sejak Selasa (12/1). Pemberian bantuan tersebut terbagi menjadi dua, yakni dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
"Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah pertama yang mendapatkan BST," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1).
Dia menjelaskan, untuk program BST tersebut per-kepala keluarga akan mendapatkan bantuan selama empat bulan, yakni mulai Januari hingga April 2021. Sebanyak 750 ribu kepala keluarga di Jakarta akan mendapatkan BST dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mekanisme melalui PT Pos Indonesia (Persero).
"APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.055.216 KK dan disalurkan ke rekening penerima BST melalui Bank DKI dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI," ucapnya.
Selain itu, untuk penerima dari Pemprov DKI Jakarta warga akan mendapatkan undangan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan distribusi. Irmansyah mengungkapkan, untuk proses penyaluran BST dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempersiapkan pelaksanaan distribusi BST, Pak Wali Kota beserta jajarannya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu," tutupnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini berdasarkan keterangan dari para menteri yang sudah dipanggil oleh MK.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya