Cucun menjelaskan PKB masih terus membahas nama calon pimpinan MPR. Dia yakin nama calon pimpinan Dsri PKB akan segera diumumkan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo berharap, tidak terjadi lobi-lobi alot dengan fraksi partai lain demi mendapatkan kursi Ketua MPR. Gerindra mengusung nama Sekjen Ahmad Muzani sebagai ketua MPR.

Ibas mengaku masih fokus untuk pelantikan dahulu. Dia akan menyampaikan pada waktu yang tepat.

"Cukup alot karena Gerindra mau (kursi ketua), Golkar juga mau, PKB juga mau," ujar Ketua DPP PAN, Yandri Susanto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap tiga nama calon pimpinan MPR. Tiga politikus calon pimpinan MPR dari PPP adalah Arsul Sani, Amir Uskara, dan Arwani Thomafi.

Anggota DPD terpilih Fadel Muhammad mengincar posisi pimpinan MPR periode 2019-2024. Dia menyatakan siap berkomitmen memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Diketahui, dalam UU MD3, satu dari 10 kursi pimpinan MPR merupakan milik perwakilan dari DPD.

Dia mengamini terkait pasal jumlah pimpinan MPR memang yang kerap direvisi setiap lima tahun sekali. Karenanya, politikus PDIP itu belum ingin berspekulasi lebih jauh bagaimana ketetapan akhir dari hasil rapat revisi beleid tersebut.

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran kerja 2020 pimpinan dari lima menjadi 10 orang ke Komisi III DPR.

Partai Golkar menolak UU MD3 kembali direvisi untuk menambah pimpinan MPR pada periode saat ini. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Zainudin Amali menyarankan revisi bisa dilakukan pada masa bakti 2019-2024.

"Jadi ini ada putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memerintahkan untuk dilakukan revisi," kata Supratman.

MPR RI belum melakukan pembahasan soal wacana penambahan kursi pimpinan dari lima menjadi 10 orang. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuturkan, dinamika antar partai soal wacana ini belum bertemu pada satu titik.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bisa saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) direvisi untuk mengakomodir usul penambahan pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang. Revisi itu, kata dia, juga bisa tetap dilakukan pada periode DPR 2014-2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan penambahan pimpinan MPR tidak akan membebani anggaran negara. Sebab, kata dia, masalah anggaran bisa disiasati dengan mengatur porsi keuangan MPR.

"Dan selama ini juga mereka cukup intens memimpin fraksi dan juga terlibat didalam memimpin partai di DPP," kata Taufiqulhadi.

Anggota Fraksi MPR dari PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang bisa disahkan pada periode 2019-2024 atau sebelum masa jabatan anggota dewan berakhir pada 30 September.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengaku bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka peluang atas wacana usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan tersebut awalnya di lemparkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

10 Sekretaris jenderal partai politik pengusung Presiden Jokowi berkumpul di Resto Kahyangan Wisma Nusantara, 16 Agustus lalu. Selama 2,5 jam para sekjen membahas berbagai hal terkait Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dia menilai, karena MPR merupakan lembaga yang bertugas menjaga empat pilar, maka lebih baik bila pimpinannya terpilih tanpa saling rebutan.