PKB Harap Paket Pimpinan MPR Terpilih Aklamasi
Merdeka.com - Wasekjen PKB Jazilul Fawaid berharap hanya ada satu paket pimpinan MPR sehingga bakal terpilih secara aklamasi. Menurutnya, partai harus dapat bermusyawarah mufakat supaya tercapai kesepakatan, kendati tidak menutup kemungkinan terbuka paket lain.
"Mudah-mudahan terjadi aklamasi semuanya permusyawaratan, namanya juga majelis permusyawaratan mudah-mudahan pimpinannya juga dimusyawarahkan mufakat," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Dia menilai, karena MPR merupakan lembaga yang bertugas menjaga empat pilar, maka lebih baik bila pimpinannya terpilih tanpa saling rebutan.
"Karena lembaga ini kan lembaga yang berfungsi untuk menjaga pilar, jangan sampe pimpinannya rebut-rebutan, kalau bisa semuanya mufakat, meskipun dalam undang undang dimungkinkan rebutan karena sistemnya paket," jelasnya.
"Tapi kalau bisa duduk bersama sebagai seorang negarawan," imbuh Jazilul.
Hal tersebut pun berkaitan dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945. Jazilul menyebut kalau polemik pimpinan MPR tidak dapat diselesaikan secara mufakat, bagaimana mau bicara amandemen.
"Kalau bisa pimpinan itu ditentukan dalam musyawarah mufakat, kalau tidak mau bicara amandemen gimana," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaDesakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaMK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaHasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaKelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.
Baca Selengkapnya