Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bisa saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) direvisi untuk mengakomodir usul penambahan pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang. Revisi itu, kata dia, juga bisa tetap dilakukan pada periode DPR 2014-2019.

"Mungkin saja sih. Kan perubahan itu bisa di masa sidang ini atau di awal masa sidang yang akan datang, bisa aja terjadi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Namun, Fadli juga belum bisa memastikan apakah revisi UU tersebut bisa dilakukan sebelum masa jabatan DPR yang akan habis pada 1 Oktober mendatang. Sebab, agenda DPR sangat padat hingga akhir September mendatang.

"Sekarang kan harus akhir September. Belum lagi ada pemilihan anggota BPK dan kegiatan lainnya. Saya kira cukup padat ya. Coba kita liat lah untuk pembicaraan," ungkapnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Gerindra ini belum bisa memastikan apakah penambahan pimpinan MPR ini akan benar-benar dibahas di DPR. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pembahasan secara rinci.

"Saya belum tau, kan namanya masih wacana ya, masih rencana yang belum ada satu konsensus bersama. Saya kira bisa dijajaki lah nanti," ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini tengah bergulir wacana penambahan pimpinan untuk periode 2019-2024 dari lima menjadi 10 orang. Penambahan tersebut diusulkan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.