Afriansyah Noor

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah fondasi hubungan industrial yang sehat, adaptif, dan berkeadilan, mendorong dialog serta kesepahaman antara manajemen dan pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah dalam Pencegahan PHK massal yang dipicu ketegangan geopolitik global, dengan menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan PHK akibat dampak geopolitik global, serta memperkuat program ketenagakerjaan untuk stabilitas lapangan kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan krusialnya independensi audit K3. Hal ini demi memastikan perlindungan pekerja serta menjaga keberlangsungan perusahaan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo kebut pembangunan BLK Gorontalo dengan anggaran Rp5,3 miliar, bertekad melatih ribuan tenaga kerja lokal untuk sektor strategis. Apa saja persiapannya?

Pemerintah melalui Wamenaker mengumumkan negara akan menanggung upah peserta Magang Nasional selama enam bulan, memberikan insentif setara UMK dan membuka peluang kerja bagi lulusan baru.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan Program Magang Nasional 2025 akan menyerap 20 ribu lulusan muda dengan insentif UMK. Pendaftaran dibuka, segera manfaatkan peluang emas ini!

Wamenaker Afriansyah Noor tegaskan Sensus Ekonomi krusial bagi perencanaan dan pembangunan ketenagakerjaan. Data akurat ini membentuk kebijakan strategis dan mendorong Indonesia Emas 2045.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan Sistem Anti Suap Kemnaker dan Pengendalian Fraud. Inisiatif ini jadi langkah strategis perkuat integritas dan transparansi. Cari tahu lebih lanjut!

Afriansyah Noor menggantikan posisi ditinggalkan Immanuel Ebenezer yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pemerasan.

Dari sisi regulasi, ada regulasi yang belum selesai dibuat seperti revisi Permenaker nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial Pekerja migran Indonesia (PMI) yang sangat dibutuhkan cepat untuk diselesaikan.