DPRD Dalami Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022 Pemprov DKI Hari Ini
Untuk realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022, telah tercapai 86,49 persen atau Rp67,28 triliun dari target Rp77,79 triliun.
Untuk realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022, telah tercapai 86,49 persen atau Rp67,28 triliun dari target Rp77,79 triliun.
Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran BTT DKI 2023 sebesar Rp648,5 miliar sangat kecil. Kemendagri menyebut jumlah itu tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan Rp74,3 triliun.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati besaran rancangan APBD 2023 senilai Rp83,78 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar 41,27 persen untuk pengendalian banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.
DPRD DKI melihat, niat Heru dalam penanganan banjir, kemacetan, dan dampak resesi ekonomi 2023 terlihat dari alokasi anggaran. "Dari anggaran itu, hampir separuhnya untuk program prioritas."
Jalur Sepeda Peninggalan Anies Dapat Anggaran Perawatan Rp7,5 Miliar. Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan dana untuk perawatan jalur dan evaluasi pembatas sepeda pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,5 miliar setelah sebelumnya sempat dicoret dari anggaran dan menuai kecaman dari sejumlah pihak.
Adapun total APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar Rp83,7 triliun.
Angka ini naik Rp1,2 triliun dari penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82,5 triliun. Padahal sedianya, angka disepakati di KUA-PPAS menjadi rujukan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, kenaikan disebabkan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun.
Selain itu, kata Widy, dana tersebut akan digunakan untuk penguatan pelayanan berbasis komunitas.
Rapat paripurna rencananya akan diawali dengan penyampaian laporan badan pembentukan peraturan daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023.
Anggaran ini naik sebesar 0,09 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022.
Ketetapan KUAPPAS Rp82,5 Triliun ini diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Banggar yang digelar selama empat hari sejak 31 Oktober hingga 3 November 2022 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.
Kemudian pukul 14.00 WIB, rapat akan dilanjutkan dengan pidato Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengenai Rancangan Pembangunan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan pada 28 November 2022.
Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp65,21 triliun, dan realisasi sebesar Rp65,57 triliun atau 100,55 persen.
Dia menyampaikan, pada tahun 2021, realisasi belanja DKI pada APBD cukup baik yaitu 88,2 persen. Untuk itu, ia mengharapkan agar di tahun 2022 persentase untuk realisasi belanja di Jakarta lebih tinggi.
Hingga April 2022, sebanyak Rp191,57 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertahan di bank. Dia pun menyayangkan hal ini karena uang pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan ini sejatinya telah memiliki peruntukan dalam APBD.
Riza menyampaikan, walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 95 persen seperti; BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan PBB-P2.