Wagub DKI Bacakan LPJ APBD 2021, Realisasi Belanja Tak Terduga Capai Rp439,89 M
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan pidato terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) 2021. Riza hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pada rapat paripurna ini, izinkan saya menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/8).
Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp65,21 triliun, dan realisasi sebesar Rp65,57 triliun atau 100,55 persen. Adapun rincian komponen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp41,61 triliun atau 92,09 persen dari target Rp45,18 triliun. Rinciannya, pajak daerah Rp34,57 triliun atau 92,91 persen dan retribusi daerah Rp383,86 miliar atau 50,79 persen.
"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp398,79 miliar atau 102,19 persen, lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp6,25 triliun atau 91,60 persen," jelas Riza.
Selanjutnya, pendapatan transfer terealisasi Rp22,67 triliun dari target Rp16,87 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp1,29 triliun atau 40,81 persen dari target Rp3,15 triliun.
Realisasi belanja daerah anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp69,99 triliun dan transaksi sebesar Rp61,62 triliun dengan rincian belanja operasi terealisasi sebesar Rp53,92 triliun atau 93,30 persen dari anggaran Rp57,80 triliun.
"Belanja pegawai Rp18,82 triliun atau 96,56 persen, belanja barang dan jasa Rp 21,49 triliun atau 92,93 persen, belanja bunga Rp 86,12 miliar atau 51,2 persen," ujar dia.
Belanja subsidi Rp 4,35 triliun atau 81,09 persen, belanja hibah Rp 2,65 triliun atau 94,96 persen, belanja bantuan sosial Rp 6,53 triliun atau 95,17 persen. Belanja modal terealisasi Rp6,86 triliun atau 78,37 persen dari anggaran sebesar Rp8,76 triliun.
Kemudian untuk belanja tidak terduga terealisasi Rp439,89 miliar atau 14,45 persen dari anggaran Rp3,04 triliun. Di antaranya digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar 380,19 persen, yaitu bidang kesehatan sebesar Rp193,43 miliar.
Sementara di bidang jaringan pengaman sebesar Rp184,4 miliar, bidang penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 2,36 miliar.
"Belanja bantuan keuangan dan ke pemerintah daerah lainnya daerah terealisasi Rp387,5 miliar atau 99,99 persen dari anggaran Rp387,6 miliar," ucap Riza.
Berikut realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan transaksi sebesar Rp11,91 triliun yang di antaranya berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun 2020.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,14 triliun dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarang Jaya, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tursindo dan PT MRT Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnya