Sisi Lain Abraham Samad Mantan Ketua KPK, Suka Berantem untuk Bela Teman yang Tidak Salah

Sikapnya selalu ingin membela teman-temannya yang lemah, membuat dia sering terlibat perkelahian dengan siswa lain. Samad menuturkan, sejak kecil jiwanya adalah jiwa melawan hal-hal yang menurutnya tidak benar.

Menolak Permintaan Sang Ibu

Samad mengungkapkan bahwasanya sang ibu memintanya menjadi PNS, namun ia menolak. Samad bersikeras menjadi advokat karena ingin membela kaum lemah yang tertindas hukum. Apalagi menurut dia, situasi hukum di Indonesia belum adil bagi seluruh masyarakat.

Ketua KPK

Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar. Di antaranya Wisma Atlet, kasus Hambalang, gratifikasi impor daging sapi, gratifikasi SKK Migas dan kasus pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak.

Suka Berantem

Saat berbincang eksklusif dengan jurnalis Liputan6.com, Samad menceritakan bahwa sejak SMP ia sering berantem dengan siswa lain. Bukan lantaran gaya-gayaan, Samad berantem demi membela teman-temannya yang lemah, seperti korban perundungan.

"Suka berantem dengan teman. Berantem itu bukan karena persoalan saya," ujar pria kelahiran Makassar itu.

Saat SMA, Samad tergabung dalam cabang olahraga tinju. Bahkan, dahinya pernah dijahit gara-gara olahraga ini. Ia memutuskan berhenti jadi atlet tinju untuk fokus kuliah bidang hukum di Unhas, Makassar.

Pantang Menyerah

Samad dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah, termasuk saat ia bercita-cita menjadi Ketua KPK. Dua kali gagal dalam seleksi Ketua KPK, ia tak gentar. Semangat pantang menyerah dan dedikasi serta kualifikasinya membuat dia akhirnya didapuk jadi Ketua KPK periode 2011-2015.

Selama menjadi Ketua KPK, ia memfokuskan timnya untuk menangani masalah-masalah besar tingkat nasional. Menurut dia, masalah-masalah di tingkat kabupaten bisa diselesaikan oleh kepolisian dan kejaksaan di setiap daerah.

Cara Bikin Koruptor Jera

Menurut Samad, ada tiga cara untuk membuat koruptor jera. Pertama, hukuman yang berat. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Ketiga, sanksi sosial. Pemiskinan bisa dilakukan melalui undang-undang perampasan aset.

"Tapi kan sampai hari ini undang-undang perampasan aset kita tidak pernah disahkan," terangnya.