Penyebab Kerusuhan Mei 1998, Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas Hingga Sekarang

Merdeka.com - Kerusuhan Mei 1998 masih menjadi peristiwa tak terlupakan yang meninggalkan banyak luka bagi penyintasnya. Kerusuhan Mei 1998 masih meninggalkan kasus yang belum terselesaikan pula.

Kerusuhan Mei terjadi pada saat kerusuhan politik dan ekonomi yang hebat, karena krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 membawa pengangguran massal dan inflasi yang menyebabkan biaya bahan pokok meroket.

Di tengah meningkatnya ketegangan politik, demonstrasi massa yang dipimpin mahasiswa menyerukan diakhirinya rezim militer Orde Baru, dengan ketidakpuasan publik meningkat terhadap pemerintahan lama Presiden Suharto. Lantas apa saja penyebab kerusuhan Mei 1998?

Penyebab Kerusuhan Mei 1998

Dari sekitar Desember 1997 hingga pertengahan Februari 1998, protes mahasiswa terjadi, terutama di luar ibu kota Jakarta, seperti di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Namun, sejak akhir Februari, protes semakin meningkat di Jakarta dan sekitarnya.

Penyebab kerusuhan Mei 1998 yang terjadi merupakan hasil dari kumpulan peristiwa politik, sosial dan ekonomi yang terjadi di masa orde baru. Rezim Suharto “Orde Baru”, yang telah bertahan selama 30 tahun, rusak parah oleh korupsi yang merajalela dan ketidakmampuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kerusuhan Mei 1998 yang terutama tertuju pada pembakaran dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa tak lain adalah ujung dari hubungan masyarakat etnis Indonesia dan Indonesia di awal pemerintahan orde baru.

ilustrasi/totalprosports.com

Namun sebenarnya, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sudah ada sejak berabad-abad yang lalu pada era kolonial Belanda, ketika ribuan orang dibunuh atau dipaksa masuk ke dalam ghetto. Etnis Tionghoa juga diserang dalam pembersihan anti-komunis pemerintah Indonesia pada pertengahan 1960-an.

Pada 1980-an, muncul seruan agar Suharto mengendalikan banyak konglomerat bisnis besar China yang menurut banyak pihak mengendalikan ekonomi. Tetapi sementara sebagian besar etnis Tionghoa dianggap sebagai anggota kelas pedagang kaya, banyak yang sebenarnya adalah pengusaha kecil, pemilik toko, atau pedagang.

Penyebab kerusuhan Mei 1998 juga karena keadaan ekonomi global yang memburuk ditambah dengan banyaknya korupsi yang merajalela di Indonesia, membuat masyarakat semakin frustasi. Pada 4 hingga 8 Mei 1998, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga minyak 70 persen dan  300 persen untuk biaya listrik.

Nilai rupiah yang berada di kisaran Rp2.600 pada periode kala itu mencapai Rp14.900. Krisis tersebut menyebabkan kesulitan ekonomi yang sangat parah, dan stagflas yang membuat aktivitas ekonomi merosot tajam.

Berbagai persoalan mulai menampakkan diri dengan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi dan barang yang sulit di dapat, pengangguran bertambah banyak serta angka putus sekolah mulai meningkat, masyarakat mulai gelisah dan menggugat seperti yang dikutip dari Journal of Development and Social Change (2020).

Dampak Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998, tidak hanya menyebabkan 4 mahasiswa tewas. Sebagian orang juga dinyatakan hilang, dan banyak warga mengalami luka, trauma dan kerugian material lain.

Beberapa orang yang dilaporkan hilang ke YLBHI/Kontras dan belum ditemukan sampai Laporan Akhir TGPF dibuat yakni Yadin Muhidin (23 tahun) hilang di daerah Senen, Abdun Nasir (33 tahun) hilang di daerah Lippo Karawaci, Hendra Hambali (19 tahun) hilang di daerah Glodok Plaza, dan Ucok Siahaan (22 tahun) tidak diketahui lokasi hilangnya. 

Berdasarkan data yang dihimpun TGPF, tim relawan menyebutkan korban meninggal dunia dan luka-luka 1.190 orang akibat ter/dibakar, 27 akibat senjata, dan 91 luka-luka.

Data Polda Metro, 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat. Data Kodam Jaya, 463 meninggal termasuk aparat keamanan, 69 luka-luka. Data Pemda DKI, jumlah korban meninggal 288 orang, dan luka-luka 101 orang.

Untuk kota-kota lain di luar Jakarta, variasi angkanya sebagai berikut:

- Data Polri 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar.

- Data Tim Relawan 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka.

Namun menurut laporan The Diplomat (13/05/2020), di tengah kekerasan, lebih dari 1.000 meninggal dan ribuan lainnya bangkrut atau melarikan diri dari Indonesia.

Untuk mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang Tragedi Mei, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lain. Tim ini dibentuk pada 23 Juli 1998, dan bekerja hingga 23 Oktober 1998. TGPF dipimpin Marzuki Darusman.