UU PPP Disahkan, DPR Segera Bahas UU Cipta Kerja
Rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang V. ©Liputan6.com/Angga Yuniar
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP). Setelah mengesahkan revisi untuk memasukkan metode omnibus law, DPR segera membahas revisi terhadap UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR saat ini masih bersikap menunggu surat presiden dari Istana untuk membahas revisi UU Cipta Kerja. DPR akan segera membahas sesuai mekanisme setelah menerima surat presiden
"Ya kita akan tunggu surpres dari presiden. Kemudian sesuai dengan mekanisme di DPR akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).
Dia menerangkan, pemerintah meminta UU PPP hasil revisi bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Agar pelaksanaan UU Cipta Kerja bisa berjalan baik di lapangan.
"Tadi juga pandangan dari pemerintah juga menyatakan bahwa ke depan ini bagaimana kemudian pembahasan UU PPP ini bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga nanti pelaksanaannya itu memang bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Puan mengatakan, pembahasan di DPR tidak hanya membahas terkait omnibus law saja. Melainkan juga implementasi UU Cipta Kerja nantinya di lapangan.
"Dalam hal ini langsung dikoreksi kembali ke DPR, tidak hanya membahas terkait dengan omnibus law saja, tetapi bagaimana implementasi di lapangannya itu bisa bermanfaat buat bangsa dan negara," pungkasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (P3). Palu pengesahan undang-undang diketuk dalam rapat paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).
Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU P3 menjadi undang-undang.
"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir. [fik]
Baca juga:
DPR Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
DPR akan Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Hari Ini
Demo di Patung Kuda, Buruh dan Mahasiswa Bawa Empat Tuntutan Ini
Ketua DPR Puan Klaim Tak Luntur Berpihak untuk Buruh, Salah Satunya Lewat UU Ciptaker
Perbaikan UU Cipta Kerja, DPR Ingin RUU PPP Selesai Dibahas Sebelum Reses
Advertisement
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Rakerda Golkar Kabupaten Bogor Dibuka dengan Deklarasi Menangkan Airlangga di Pilpres
Sekitar 20 Menit yang lalu -
KIB Umumkan Capres-Cawapres Akhir Tahun 2022
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Tiba di Kertanegara, AHY Beri Salam Hormat ke Prabowo
Sekitar 1 Jam yang lalu -
PPP: KIB Tutup Pintu Usung Ganjar Pranowo
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Golkar Yakin KIB Menang Pilpres 2024 Jika Muncul Empat Poros Koalisi
Sekitar 2 Jam yang lalu -
KIB Tutup Pintu Usung Prabowo-Cak Imin sebagai Capres Cawapres 2024
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Golkar: Demokrat Sulit Gabung PDIP atau NasDem, Kalau KIB Pasti Diterima
Sekitar 3 Jam yang lalu -
KPU Pastikan Keamanan Sipol Berlapis, Data Partai Politik Tidak akan Hilang
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Ade Yasin Belum Mundur dari Bupati Bogor, PPP: Kami Yakin Tidak Bersalah
Sekitar 3 Jam yang lalu -
KPU: Sipol Sudah Dapat Digunakan Partai Politik untuk Daftar Peserta Pemilu 2024
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Ganjar-AHY Salat Bareng di Masjid, Demokrat: Orang Baik Bertemu di Tempat Baik
Sekitar 6 Jam yang lalu -
Demokrat: Sulit Dipahami Sesama Partai Nasionalis, PDIP Menolak Kerja Sama
Sekitar 7 Jam yang lalu -
Tiga Poros Capres Mulai Terlihat, KIB Dinilai Paling Kompak dan Siap Jalan
Sekitar 7 Jam yang lalu -
Sekitar 6 Hari yang lalu -
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 6 Hari yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sosok John Wempi Wetipo, Kader PDIP Miliki Rp65 M Dipuji Megawati Karena Disiplin
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Luhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Momen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 4 Hari yang lalu -
Sekitar 6 Hari yang lalu
-
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 6 Hari yang lalu -
Danpaspampres Jamin Keamanan Jokowi di Ukraina: Ada Kopasus, Denjaka dan Paskhas
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Jokowi ke Ukraina, Intip Persiapan Taktis Paspampres
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Berkaca Bandara Kulon Progo, Jokowi Yakin Pembangunan IKN Lancar
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Aksi Menteri Basuki Cairkan Suasana Minta Jokowi dan Puan Minum Kelapa Muda
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Kasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Terdeteksi di 143 Pasien
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Update Covid-19 Nasional Hari Ini per 24 Juni 2022: Kasus Positif Tambah 2.069 Orang
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Kepala BNPB: Penanganan PMK Pakai Cara yang Sama dengan Covid-19
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Harga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 3 Minggu yang lalu -
Jokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 1 Bulan yang lalu -
Nike Umumkan akan Angkat Kaki dari Rusia
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Gibran Mengaku Tidak Khawatir Jokowi ke Rusia dan Ukraina
Sekitar 5 Jam yang lalu
Advertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami