Terungkap! DPW PPP NTB Siapkan Sanksi Berat untuk Kader Pembangkang Mardiono, Ada Apa?

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah kader dan pengurus. Mereka dinilai "bermain dua kaki" saat Muktamar X PPP di Jakarta. Langkah ini menyusul pengesahan kepengurusan Muhammad Mardiono oleh Menteri Hukum, yang berpotensi memicu Sanksi Kader PPP NTB.

Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, menegaskan bahwa pihaknya kini menanti arahan dari DPP. Arahan tersebut akan datang dari kepemimpinan Muhammad Mardiono yang telah sah secara hukum. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap kader yang dianggap membelot.

Muzihir menyatakan akan menunjukkan ketegasannya sebagai ketua wilayah yang telah lama membimbing kader. Ia berjanji akan melakukan pembinaan, namun jika tidak berhasil, sanksi pemberhentian akan diberlakukan. Sanksi Kader PPP NTB ini menargetkan mereka yang tidak konsisten mendukung kepemimpinan partai.

Muzihir mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Arahan tersebut akan datang di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono yang telah disahkan oleh Menteri Hukum. Pengesahan ini menandai berakhirnya polemik kepengurusan di tubuh partai.

"Ada pun kader yang 'mbalelo' kemarin itu nanti kami evaluasi," tegas Muzihir di Mataram. Ia menambahkan bahwa dirinya akan menunjukkan jati diri sebagai ketua wilayah yang selama lima tahun telah membimbing kader. Kini, dengan restu DPP, ia akan melakukan pembinaan terhadap kader yang dianggap tidak loyal.

Muzihir tidak segan-segan untuk mengambil langkah ekstrem jika pembinaan tidak membuahkan hasil. "Kalau tidak bisa dibina ya kita berhentikan," ujarnya dengan nada tegas. Ini menunjukkan komitmen DPW PPP NTB untuk menjaga soliditas internal dan menerapkan Sanksi Kader PPP NTB yang tegas.

Wakil Ketua DPRD NTB ini memastikan adanya sanksi berat bagi kader atau pengurus yang terbukti "bermain dua kaki". Mereka adalah yang mendukung Muhammad Mardiono sekaligus Agus Supratman. Tindakan ini diambil untuk menjaga integritas dan kesatuan partai dari perpecahan, termasuk kemungkinan Sanksi Kader PPP NTB.

Berdasarkan catatan internal, terdapat enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diduga membelot. Selain itu, Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP NTB juga termasuk dalam daftar evaluasi. Perilaku ini terjadi saat Muktamar beberapa hari yang lalu, menimbulkan potensi Sanksi Kader PPP NTB.

Muzihir menegaskan bahwa DPW PPP NTB tidak akan mentolerir pengurus atau DPC yang masih ragu. Dukungan penuh terhadap kepemimpinan Mardiono adalah keharusan. "PPP tidak butuh kader yang tidak istiqomah dalam memberikan dukungan," katanya, menekankan pentingnya loyalitas.

"Tidak boleh lagi ada yang mendua. Negara sudah mengakui, maka kita pun harus tegas," ucapnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya loyalitas setelah pengesahan kepengurusan partai. Soliditas internal menjadi prioritas utama untuk menghindari Sanksi Kader PPP NTB.

Dalam waktu dekat, DPW PPP NTB berencana mengundang seluruh pengurus dan DPC untuk konsolidasi. Pertemuan ini bertujuan menyatukan barisan dan memastikan tidak ada lagi manuver politik internal. Langkah ini krusial untuk stabilitas partai ke depan dan mencegah Sanksi Kader PPP NTB lebih lanjut.

"Saya akan undang semua DPC termasuk yang membelot tadi," ujar Muzihir. Ia mengajak mereka untuk tidak lagi melakukan manuver-manuver yang dapat memecah belah partai. "Mau diterima atau tidak ini kenyataan, negara sudah mengakui," tambahnya, merujuk pada pengesahan kepengurusan.

Muzihir juga memastikan bahwa dualisme kepemimpinan di PPP telah berakhir. Hal ini menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum. SK tersebut mengesahkan kepengurusan PPP periode 2025-2030 di bawah pimpinan Muhammad Mardiono.

"Alhamdulillah pada siang hari tadi sekitar jam 11 WITA, saya mendapatkan kiriman berupa SK," terang Muzihir. Ia telah mengonfirmasi ke Jakarta mengenai keabsahan fisik SK tersebut. Pihak Jakarta membenarkan penerimaan SK tersebut, menandakan finalisasi kepengurusan.

Terkait pihak yang mungkin keberatan, Muzihir menganggapnya sebagai dinamika politik yang wajar. Ia menilai hal tersebut biasa dalam proses politik. "Yang jelas hari ini sudah final ya, sudah jelas, tidak ada lagi keragu-raguan," tutupnya, menegaskan tidak ada lagi dualisme yang akan memicu Sanksi Kader PPP NTB.

Sumber: AntaraNews