Tahukah Anda? Kakak Gubernur NTB Lolos Seleksi Administrasi Jabatan, Proses Seleksi Pejabat Pemprov NTB Diklaim Tanpa Perlakuan Khusus

Baiq Nelly Kusumawati, kakak kandung Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, baru-baru ini dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ia mendaftar untuk posisi Inspektur Inspektorat NTB dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Proses ini berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan telah menarik perhatian publik.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, membenarkan kelulusan Baiq Nelly. Ia menegaskan bahwa proses seleksi ini mengedepankan prinsip meritokrasi yang adil, wajar, dan non-diskriminatif. Hal ini untuk memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi peserta, termasuk kerabat pejabat.

Seleksi Pejabat Pemprov NTB ini telah dimulai sejak 13 Agustus dan ditutup pada 27 Agustus, melibatkan 66 peminat untuk enam kursi jabatan. Para peserta yang lolos administrasi akan melanjutkan ke tahap penyusunan makalah dan tes asesmen. Tahapan ini diharapkan selesai pada September 2025 sesuai jadwal yang ditetapkan.

Transparansi dalam Seleksi Pejabat Pemprov NTB

Tri Budiprayitno, yang akrab disapa Yiyit, menjelaskan bahwa kelulusan administrasi Baiq Nelly Kusumawati didasarkan pada pemenuhan syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap pelamar yang memenuhi kriteria, bersedia mengikuti proses, dan melengkapi berkas pendaftaran akan dinyatakan lolos. Prinsip ini diterapkan secara konsisten untuk semua peserta dalam Seleksi Pejabat Pemprov NTB.

Dari total 66 peminat yang mendaftar, 57 orang berhasil menyerahkan berkas lengkap. Setelah proses verifikasi, 53 di antaranya dinyatakan lolos administrasi, sementara 4 orang gugur. Alasan keguguran umumnya terkait usia yang melampaui batas 56 tahun atau kelengkapan dokumen yang tidak memadai. Ini menunjukkan ketatnya proses verifikasi awal dalam seleksi jabatan ini.

Beberapa posisi yang dibuka dalam seleksi terbuka ini meliputi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTB, Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Kepala Dinas Perhubungan NTB, dan Inspektur Inspektorat NTB. Antusiasme pelamar cukup tinggi di setiap posisi, dengan jumlah peminat dan yang lolos administrasi bervariasi.

Tahapan Lanjutan dan Penilaian Kompetensi

Setelah lolos seleksi administrasi, para peserta akan memasuki tahapan berikutnya yang lebih mendalam. Proses ini meliputi penyusunan makalah, yang dijadwalkan pada Sabtu (30/8) di BPSDM NTB. Bagi peserta yang mendaftar di lebih dari satu posisi, mereka harus menyiapkan makalah sesuai jumlah posisi yang dilamar, menunjukkan keseriusan dalam mengikuti tahapan seleksi ini.

Pelaksanaan tes kompetensi akan melibatkan unit asesmen dari Mahkamah Agung (MA). Metode tes menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara yang dilakukan oleh tim asesmen center dari MA. Tahap ini berlangsung hingga Selasa pekan depan, dilanjutkan dengan wawancara makalah dan presentasi mendalam di hadapan tim panitia seleksi. Ini adalah bagian krusial dari Seleksi Pejabat Pemprov NTB.

Penilaian dalam asesmen jabatan ini tidak hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mempertimbangkan kualifikasi, rekam jejak, kualitas makalah, hasil asesmen, dan presentasi. Rekam jejak peserta akan diverifikasi secara ketat oleh Inspektorat, memastikan tidak ada catatan negatif yang dapat mempengaruhi integritas jabatan. Ini adalah bagian penting dari komitmen terhadap prinsip meritokrasi.

Komitmen Terhadap Integritas dan Non-Diskriminasi

Pemerintah Provinsi NTB melalui BKD NTB berkomitmen penuh untuk menjaga integritas seleksi ini. Tri Budiprayitno menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun, termasuk kerabat pejabat, selama proses berlangsung. Azas keadilan, kewajaran, dan non-diskriminasi menjadi landasan utama dalam setiap tahapan seleksi terbuka ini.

Proses seleksi terbuka ini dirancang untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih adalah individu yang paling kompeten dan berkualitas. Dengan melibatkan pihak eksternal seperti Mahkamah Agung sebagai tim asesmen, diharapkan objektivitas dan transparansi dapat terjamin sepenuhnya. Ini juga bertujuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan hasil yang kredibel dalam Seleksi Pejabat Pemprov NTB.

Target penyelesaian seluruh proses seleksi adalah bulan September 2025. Dengan jadwal yang ketat dan tahapan yang berlapis, diharapkan terpilihnya pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional dan berintegritas. Ini merupakan upaya Pemprov NTB dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews