Tahukah Anda, Hanya 30% Inovasi Daerah Tersosialisasi? BSKDN Dorong Perluasan Inovasi Daerah di Luar Pendidikan dan Kesehatan

BSKDN Kemendagri mendorong **Perluasan Inovasi Daerah** di Bangkalan, tak hanya di sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun sudah 'Sangat Inovatif', masih ada PR besar dalam sosialisasi dan branding. Apa saja?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Tahukah Anda, Hanya 30% Inovasi Daerah Tersosialisasi? BSKDN Dorong Perluasan Inovasi Daerah di Luar Pendidikan dan Kesehatan
BSKDN Kemendagri mendorong **Perluasan Inovasi Daerah** di Bangkalan, tak hanya di sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun sudah 'Sangat Inovatif', masih ada PR besar dalam sosialisasi dan branding. Apa saja? (AntaraNews)

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, baru-baru ini secara aktif mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Dorongan ini bertujuan untuk memperluas cakupan inovasi yang selama ini masih terpusat pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Ajakan tersebut disampaikan Yusharto dalam agenda kunjungan koordinasi inovasi daerah yang berlangsung di Kabupaten Bangkalan pada Rabu lalu. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa pengembangan inovasi dapat merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Yusharto menekankan bahwa inovasi tidak boleh hanya terbatas pada dua bidang tersebut, melainkan harus mencakup aspek-aspek lain yang krusial. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pentingnya Perluasan Inovasi Daerah di Berbagai Sektor

Yusharto Huntoyungo mengamati bahwa inovasi di Kabupaten Bangkalan masih sangat terkonsentrasi pada dua urusan utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Padahal, potensi dan kebutuhan inovasi seharusnya berkembang secara lebih merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam kunjungannya, Yusharto secara langsung meminta Bupati Bangkalan untuk memberikan arahan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Bapak Bupati (Bangkalan) mohon arahan itu kepada para pemimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang," ujarnya.

Permintaan ini menunjukkan urgensi agar setiap OPD dapat mengidentifikasi dan mengembangkan inovasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, manfaat inovasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan mendukung efisiensi birokrasi.

Peningkatan Indeks Inovasi dan Tantangan Keberlanjutan

Berdasarkan laporan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024, Kabupaten Bangkalan menunjukkan peningkatan performa yang membanggakan. Daerah ini berhasil meraih predikat "sangat inovatif", sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

Yusharto menyampaikan apresiasinya, "Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terimakasih sudah melaporkan 305 inovasi di tahun 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif." Ia juga berharap prestasi ini dapat terus meningkat di bawah kepemimpinan Bupati saat ini.

Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang memerlukan peningkatan serius untuk memperkuat kematangan inovasi. Aspek-aspek tersebut meliputi variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk.

Kedua aspek ini memegang peranan krusial dalam memastikan keberlanjutan dan dampak positif inovasi terhadap pembangunan daerah. Tanpa peningkatan di area ini, potensi inovasi mungkin tidak dapat dimaksimalkan secara optimal.

Branding dan Sosialisasi Inovasi untuk Dampak Maksimal

Selain perluasan cakupan, Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang mempertimbangkan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Ia menjelaskan bahwa sebuah nama inovasi yang diterima di satu daerah belum tentu sesuai di daerah lain, karena bisa melanggar norma setempat.

Oleh karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah untuk menjaga kesesuaian nilai dan maknanya. "Untuk itu, saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan," tambahnya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sekitar 30 persen inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik, sebuah angka yang cukup signifikan.

Untuk mengatasi hal ini, BSKDN mendorong kolaborasi erat antara OPD serta organisasi media, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). "Kami berharap PWI atau kelompoknya di bawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehingga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30 persen itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi," pungkasnya, menekankan pentingnya peran media dalam penyebarluasan informasi inovasi.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi