Soal Pembatasan Masa Jabatan, PDIP Sebut Ketum Diperoleh dari Pemilihan
Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengusulkan jabatan ketua umum partai politik dibatasi agar terjadi demokratisasi di tubuh parpol. Anggota DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, Ketum Parpol adalah jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan dari kader.
"Harus dicatat, Ketum Parpol adalah jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan (election), bukan dari seleksi berdasar kriteria baku yang terukur (selection)," kata Hendrawan, Kamis (21/5).
Menurutnya tidak masalah selama kader partai masih memilih orang tersebut sebagai ketum. Sehingga demokrasi tetap berjalan.
"Selama yang berhak pilih memutuskan memilih orang yang sama, maka berdasar prinsip yang juga demokratis, hal tersebut juga harus kita terima," ucapnya.
Partai Beda dengan Organisasi Bisnis
Dia menambahkan, modal sosial partai berbeda dengan organisasi birokrasi atau organisasi bisnis. Partai menjual ideologi, karisma dan program-program afiliasi emosional. Bukan semata-mata profesionalitas pengelolaan.
"Sehingga lebih kompleks. Bahkan ada korelasi kuat antara posisi elektoral dengan stabilitas kepemimpinan partai," kata dia.
Meski begitu, kata Hendrawan, ide pembatasan jabatan ketum parpol adalah ide menarik. "Ide yang menarik, terutama untuk mereka yang sangat khawatir dengan berjangkitnya fenomena oligarki di era demokratisasi saat ini," tukasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Baca SelengkapnyaPemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya