Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengancam mencopot menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Isu bakal terjadi reshuffle pun berembus kencang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi santai isu reshuffle tersebut. Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan partainya menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi. Dia menyatakan, penilaian terhadap kinerja kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Masalah reshuffle adalah hak dan kedaulatan presiden," kata Eddy dalam pesan tertulis, Selasa (25/4).

Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN memilih sikap memasrahkan sepenuhnya ke tangan Presiden. Sekalipun, menteri yang dirombak bisa saja berasal dari PAN.

"Reshuffle kabinet bisa saja dilakukan apabila ada menteri yang kinerjanya dinilai tidak atau kurang memuaskan. Hal tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian target-target pemerintah. Tentu dengan harapan kinerja kabinet akan menjadi lebih baik," katanya.

Pihaknya menyatakan Presiden Jokowi yang paling mengetahui kebutuhan atas kabinet yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan pemerintah.

"Apapun yang akan diputuskan Presiden untuk meningkatkan kinerja kabinetnya, semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat," kata Eddy.